What Actually Happens In Papua

Class Review 11

               Pada tanggal 6 Mei 2014 lalu untuk yang kesekian kalinya membahas Papua lebih dalam. Hal itu akan sangat berguna untuk pembuatan argumentative essay yang akan dikumpulkan 2 minggu lagi. Pada hari itu Pak Lala membahas bahwa alasan kita mendukung Papua kembali ke NKRI bukan karena ketiga aspek ini, yakni:

1.     Education (X)

Bila mendukung Papua kembali ke NKRI karena alasan education, maka teralu general. Semua orang pastinya sudah tahu mengenai rendahnya pendidikan rakyat Papua. Banyak perusahaan asing bermukim di Papua, mengeruk sumber daya alam Papua sebanyak-banyaknya, pihak asing mendapat keuntungan 99%,  sementara rakyat papua hanya diberi kuentungan 1%. Apa yang sebenarnya menyebabkan Papua menjadi provinsi termiskin pada aspek ekonomi, terendah pada aspek pendidikan, dan terbelakang pada aspek lainnya. Padahal dana APBD telah diberikan oleh pemerintah pusat pada Papua untuk memperbaiki segala infrastruktur disana, namun tetap saja Papua masih terbelakang dalam segala hal. Kemanakah perginya dana APBD sebenarnya? Mungkin saja dinikmati para pejabat Papua.

2.     Natural resources (X)

Bila mendukung Papua kembali pada NKRI karena alasan natural resources sama saja kita seperti bangsa asing yang menjajah Papua. Bila kita mengambil aspek natural resources kita, maka akan disebut matrealistis seperti bangsa asing tersebut yang hanya menginginkan kekayaan sumber daya alam Papua semata. Maka dari itu aspek natural resources ini mesti dieliminasi dari alasan kita mendukung Papua tetap kembali pada NKRI.

3.     Culture and Art (X)

Bila mendukung Papua kembali pada NKRI karena alasan culture, maka alasannya terlalu general. Hal itu dikarenakan ada banyak definisi tentang culture, kurang lebih tersedia 100 lebih definisi tentang culture. Culture bukan hanya bahasa, tarian, adat, dialek, melainkan kebiasaan masyarakat hidup sehari-hari, cara berpakaian, dsb juga bisa disebut dengan culture. Oleh sebab itu aspek culture mesti dieliminasi dari alasan kita mendukung Papua tetap kembali pada NKRI.

Karena hal itulah aspek education, natural resouces, cuture & art mesti dieliminasi dari alasan kita tetap mendukung Papua pada NKRI. Pak Lala bilang Akan lebih baik Papua tetap pada NKRI karena alasan history. Bahas lebih dalam mengenai History di Papua. 

History (Agreed by Pak Lala)

The Bulk of Reasons:

1.   History is the science of time

Jauh sebelum Pepera 1969, Papua sudah menjadi bagian yang sah dari NKRI. Azas Uti Possedetis Juris diakui dalam hukum internasional dan sudah dipraktikan secara luas di berbagai negara. Azas ini pada intinya mengatur bahwa batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Konsekuensi logisnya, Papua Barat (West Papua) otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat proklamasi 17 Agustus 1945. Hal demikian itu juga didukung oleh pidato yang disuarakan oleh Bung Karno di tanah Papua.

4 Mei 1963, Bung Karno tiba di Papua. Dan di Kota Baru yang sebelumnya bernama Hollandia, ibukota Nederland Nieuw Guinea (sekarang Jayapura) suara Bung Karno membahana ke seluruh Tanah Papua:

“…Dan apa yang dinamakan tanah air Indonesia? Yang dinamakna tanah air Indonesia ialah segenap wilayah yang dulu dijajah oleh pihak Belanda, yang dulu dinamakan Hindia Belanda, yang dulu dinamakan Nederlands Indië. Itulah wilayah Republik Indonesia. Dengarkan benar kataku, itulah wilayah Republik Indonesia. Itu berarti bahwa sejak 17 Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Apa yang belum terjadi? Karena penjajah Belanda di Irian Barat sesudah proklamasi itu masih berjalan terus, maka Irian Barat belum kembali termasuk di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sehingga kita punya perjuangan yang lalu ialah Saudara-Saudara perhatikan benar-benar, bukan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kesalahan ini masih kadang-kadang dibuat. Orang masih berkata, berjuang memasukan Irian Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Tidak!

Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia…”

(Dikutip dari Pidato Bung Karno di Kota Baru, Jayapura, tanggal 4 Mei 1963)

Oleh sebab itu Pokok Permasalahan di Papua adalah Bukan Masalah Kesejahteraan, tetapi Masalah Sabotase wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Belanda. 

 

Sejak tahun 1866 Pulau Papua berada dalam penjajahan 3 (tiga) negera Eropa, yakni: Belanda, Inggris dan Jerman. Bagian sebelah timur Pulau Papua yang oleh bangsa Eropa lebih dikenal dengan nama Papua New Guinea dikuasai oleh Jerman dan Inggris. Setelah melalui Trustee PBB/Trust Territory of new Guinea, kedua wilayah tersebut lalu dipercayakan kepada Australia dan Administrasinya dijadikan satu dalam Territory of Papua New Guine. Sedangkan bagian barat Pulau Papua yang oleh bangsa Eropa lebih dikenal dengan nama West Papua dikuasai oleh Belanda dan diberi nama Netherland New Guinea.

Selain itu Papua adalah salah satu wilayah Dekolonisasi yang telah dipersiapkan Belanda untuk Merdeka di kemudian hari seperti beberapa wilayah di daerah Pacific seperti Australia, Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, dll. Faktor itulah yang menyebabkan sehingga Belanda harus kembali ke West Papua. Faktor lainnya adalah setelah Indonesia Merdeka, lalu Soekarno melihat bahwa Pulau Emas (Isla Del Oro) yang dikatakan oleh pelaut Spanyol Antonio Del Savera harus kita rebut dari Belanda dan sekalian kita jadikan sebagai Pertahanan NKRI dari arah Timur. Pulau Emas inilah yang menyebabkan seluruh Bangsa-Bangsa di Dunia termasuk Indonesia ingin merebutnya. Dimanakah pulau emas itu? Pulau Emas itu adalah Papua (West Papua dan East Papua).

Dalam pelaksanaannya seperti yang telah disebut diatas bahwa Belanda belum rela melepas Irian Barat. Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara terpisah dengan alasan adanya perbedaan etnis. Keengganan Belanda melepaskan Papua juga karena ada pusat pemerintahannya di Hollandia (Jayapura) yang topografinya sangat mirip dengan pantai utara Belanda itu. Dan juga merupakan ketidak-ikhlasan Belanda melepaskan wilayah Papua inilah yang kemudian membawa status politik wilayah Papua harus melalui perjalanan panjang di berbagai fora, seperti: KMB, Perjanjian New York, Pepera, dll, dan finalisasinya dalam Sidang Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969.

Papua (1945-1960)
 

a.      Proklamasi 1945

Reaksi berbagai daerah di Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah terjadinya perebutan kekuasaan, baik dengan cara kekerasan maupun dengan cara perundingan. Nasib Irian Barat, Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri. Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal. Kemudian Soekarno melobi ke Perwakilan PBB tahun 1946 tetapi tidak mendapat dukungan karena wilayah Papua (Papua New Guinea dan Papua Barat) lagi dipersiapkan Belanda dan Inggris untuk berdiri sendiri (Merdeka penuh). Tetapi Soekarno tetap berjuang terus.

b.     Jepang menyerah kepada pasukan sekutu 1945

Pada 6 dan 9 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 secara otomatis terjadilah Vacum Of Power di Indonesia. Momen itu pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.

c.      Perundingan Linggarjati 25 Maret 1947

Perundingan dilakukan antara RI (diwakili PM. Sutan Sjahrir) dengan Belanda (Prof. Schermerhorn) dengan penengah Lord Killearn (Inggris). Hasil perundingan:

1)     Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Madura dan Sumatera.

2)     Belanda-RI setuju untuk membentuk sebuah Negara Indonesia Serikat.

3)     Belanda dan NIS akan membentuk Uni Indonesia Beanda dengan Ratu Belanda sebagai Kepala Uni.

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengingkari P. Lingarjati dengan melakukan Agresi Militer I. Tindakan ini menimbulkan reaksi internasional dan PBB membentuk Komisi Tiga Negara.

d.     Perundingan Renville 1948

Perundingan di prakarsai oleh Komisi Tiga Negara. Dari RI diwakili oleh PM Aamir Sayarifusin dan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoadmodjo (BFO/Bijeenkomst Foor Federal Overlaag = Organisasi Negara-Negara Boneka bentukan Belanda). Perundingan diadakan diatas geladak Kapal USS Renville milik AS yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Hasil perundingan:

1)     Diadakan persetujuan gencatan senjata

2)     Disetujui garis demarkasi yang memisahkan RI dengan kekuasaan Belanda

3)     TNI harus ditarik dari daerah kantong (milik Belanda) ke daerah RI di Yogyakarta

Dampak dari kesepakatan tersebut, wilayah RI tinggal : Medan, Padang dan Yogyakarta dan ibu kota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pengalaman P. Linggarjati kembali terulang, pada tanggal 19 Desember 1948 Berlanda kembali melakukan Aagresi Militer II di Yogyakarta. Presiden Saoekarno dan Wakil presiden Moh. Hatta berhasil ditangkap dan diasingkan. Jenderal Sudirman yang sedang sakit parah mengeluarkan Surat perintah Perang gerilya dan keluar dari Yogyakarta. Yogyakarta berhasil diduduki oleh Belanda dan dianggap sebagai kehancuran RI. 

e.      Konferensi meja bundar 1949

Hasil KMB antara lain :

1)   Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Negara RIS paling lambat akhir Desember 1949.

2)     Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan.

Isi kesepakatan KMB dalam kenyataannya diingkari oleh Belanda sendiri. Belanda tidak hanya sekedar bertahan di Papua, tetapi lebih dari itu, mempersiapkan langkah-langkah untuk memisahkan Tanah Papua dari NKRI. Dewan nasional Papua dibentuk oleh belanda (cikal bakal Organisasi Papua Merdeka (OPM)) dan dimerdekakan secara tergesa-gesa lalu dilanjutkan pendeklarasian negara boneka buatan Belanda ini pada tanggal 1 Desember 1961. Kelicikan Belanda membentuk negara bonekanya di papua itu, tentu saja membuat bangsa Indonesia berang.

f.       Indonesia membeli senjata dari uni soviet 1960

Berbagai cara dan usaha Indonesia untuk membebaskan Irian Barat belum menunjukan hasil yang nyata. Belanda makin bersikap keras dan tidak mau mengalah. Bahkan, Belanda kemudian menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Belanda sebagai bagian dari Nederlands. Oleh Belanda, Irian Barat disebut dengan Nederlans-Nieuw Gunea. Menghadapai kenyataan bahwa berbagai cara yang ditempuh belum berhasil maka Indonesia meningkatkan konfrontasi di segala bidang. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan belanda. Perjuangan pembebesan Irian Barat selanjutnya diarahkan dengan cara militer.

Sikap-sikap inkonsisten Belanda inilah yang membuat Bung Karno geram. Maka tak heran jika Bung Karno kemudian menggalang kekuatan dari negara-negara Asia-Afrika, dan mengutus Jenderal AH. Nasution ke Moskwa pada Desember 1960 untuk mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setahun kemudian, di alun-alun Utara Yogyakarta Bung Karno mengumandangkan Operasi Trikora (19 Desember 1961).

                        

Papua (1961-1969)

a.   Operasi Trikora 1961

Kelicikan Belanda membentuk negara bonekanya di papua itu, tentu saja membuat bangsa Indonesia berang. Maka pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Jogjakarta, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Negara Republik Indonesia. Konfrontasi dengan Belandapun tak terhindarkan. Isi Trikora:

1)   Gagalkan pembentukan "Negara Papua" bikinan Belanda kolonial.

2)   Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3)   Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

b.   Komando Mandala 1962

Sebagai tindak lanjut program TRIKORA, Presiden Soekarno membentuk Mandala pembebasan Irian Barat. Yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jendral Suharto.Pusat dari komanda mandala berada di Ujung pandang untuk melaksanan Trikora. Untuk melaksanakan tugas itu, Komando Mandala melakuakan langkah-langkah berikut:

1)     Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakn operasi militer.

2)     mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat.

Tetapi melalui Trikora dan Komando mandala tetap tak mampu melawan Belanda karena peralatan Belanda lebih canggih apalagi diturunkannya kapal Induk Karel Doorman yang telah menenggelamkan kapal Yosudarso. Akhirnya, Soekarno mencari jalan lain untuk melumpuhkan Belanda di Tanah Papua yaitu melalui Pembentukkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Makanya Belanda terpaksa harus segera meninggalkan Papua karena mendapat tekanan dari rekan sekutunya yaitu Amerika melalui Presiden John. F. Kennedy. 

Kennedy pun diberi jaminan oleh Indonesia untuk menanam Saham di Papua bila daerah tersebut dikuasai oleh Indonesia. Oleh sebab itu, diutuslah mantan DUBES AS di India sebagai penengah antara Indonesia & Belanda yaitu Mr. Elsworht Bunker.  Makanya Kontrak Kerja PT. Freeport pun ditandatangani pada tahun 1967 ( sebelum Referendum tahun 1969).

c.   Perjanjian New York 1963

Melihat pasukan Indonesia itu, Belanda mulai khawatir dan kewalahan. Dunia Internasional mangetahui dan mulai khawatir Amerika serikat mulai menekan Belanda agar mau beruding. Ellswoth Bunker, seorang diplomat AS ditunjuk sebagai penengah. Bunker selanjutnya mengusulkan. pokok-pokok penyelesaian masalah Irian Barat secara damai. Pokok-pokok usulan Bunker itu, antara lain berisi sebagai berikut.

1)   Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Idonesia melalui badan PBB, yakni UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority).

2)     Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tentang kedudukan Irian Barat.

Pokok tersebut dikenal dengan Rencana Bunker. Berdasarkan Rencana tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara indonesia dan belanda yang dikenal dengan Persetujuan New York

Adapun isi Perjanjian New York, antara lain:

1)     Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA selambat-selambatnya 1 Oktober 1962. Bendera Belanda diganti dengan bendera PBB.

2)     Pasukan Yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat dan dibawah kekuasaan UNTEA.

3)     Angkatan perang Belanda berangsur-angsur ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda.

4)     Bendera Indonesia mulai berkibar di Irian Barat disamping bendera PBB sejak tanggal 31 Desember 1962.

5)     Pemerintah RI akan menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963.

Sebagai pelaksanaan isi perjanjian new york secara resmi belanda menyerahkan irian barat kepada UNTEA. Pada tanggal 1 mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan Itu dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan pungutan pendapat rakyat. Dengan damikian, Berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Dan kemudian Irian Barat diganti menjadi menjadi Irian Jaya dan bergabung dengan Republik Indonesia. Perjuangan Bung Karno ini akhirnya membuahkan hasil. 15 Agustus 1962 Indonesia-Belanda menandatangani New York Agreement yang difasilitasi PBB.

Pengambil-alihan pemerintahan di Irian barat oleh UNTEA ini tercatat dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1752 tanggal 21 September 1962. Maka tanggal 1 Oktober 1962 secara resmi berlangsung penyerahan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada UNTEA. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Belanda diturunkan dari wilayah Papua Barat dan sebagai gantinya dikibarkanlah bendera Indonesia berdampingan dengan bendera PBB (UNTEA).

d.   Pepera

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.

Papua (1970-2014)

        Melalu pidato Bung Karno di tanah Papua pada tanggal 4 Mei 1963, dapat diketahui Papua sudah menjadi bagian NKRI sudah sejak Proklamasi kemerdekaan 1945. Namun Belanda yang merupakan penjajah Papua masih belum merelakan Papua menjadi NKRI. Oleh sebab itu Indonesia mesti berjuang keras merebut kembali Papua ke Pangkuan NKRI melalu fora yang panjang dari tahun 1945-1969, yakni:

1)  Perjuangan pembebasan Irian Barat berlangsung cukup lama yakni sejak KMB (1948) sampai dengan penentuan pendapat rakayat (Pepera).

2)  Perjuangan secara politik dilakukan melalui perundingan secara langsung dengan Belanda, diplomasi lewat PBB, gerakan pemogokan, dan nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia.

3)   Konfrontasi secara militer, dicetuskan melalui rapat umum di Yogyakarta. dalam rapat umum tsb presiden Sukarno menggelorakan Trikora (Tri Komando Rakyat).

4)     Pelaksanaan operasi militer dipimpin oleh Komando Mandala.

5)  Titik terang perjuangan pembebasan Irian Barat itu setelah ada Rencana Bunker dan perjanjian New York Pada tanggal 15 Agustus 1962.

6)  Perjuangan pembebasan Irian Barat ditandai dengan adanya UNTEA dan pelaksanaan Pepera.

         Selanjutnya di Papua sejak tahun 1970-2014 adalah diisi dengan berbagai kebijakan masa jabatan Presiden-presiden Indonesia, yaitu:

a.    Masa Presiden Soekarno: pada tahun 1965-1967  terjadi pergantian nama Papua menjadi Irian Jaya.

b.   Masa Presiden Soeharto: pada tahun 1967-1998 terjadi pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua.

c.    Masa Presiden Gus Dur

d.   Masa Presiden Megawati: Pada tahun 2001-present terjadi pergantian nama Papua menjadi Papua dan Papua Barat (Dikenal West Papua Region)

e.    Masa Presiden SBY

In My Conclusion:

            Kemudian setelah Papua benar-benar kembali ke pangkuan NKRI sejak 1 Mei 1963 sampai saat ini tahun 2014 tetap saja Papua masih belum dapat menikmati janj-janji kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Menurut artikel yang ditulis oleh Eben S.Kersey menceritakan bahwa kondisi di Papua masih tidak aman, masih banyak terjadi konflik, kekerasan, pembunuhan. Papua masih menjadi negara boneka bangsa asing. Buktinya dalam artikel itu dijelaskan bahwa ada salah satu bangsa asing dari negara maju yakni Inggris sedang berbisnis di Papua melalui British Petroleoum (BP). Dimana selain berbisnis, BP juga mengadu domba OPM (Gerakan separatis Papua), TNI Polri, Polisi, agar bisnisnya tetap abadi di papua, dan mendukung Papua terpisah dari Indonesis. 

          BP menciptakan konflik diantara mereka dan kemudian Bp berperan seolah-oleh dia satu-satunya pahlawan yang menyelesaikan konflik diantara mereka. BP terus menyuplai senjata untuk mereka berperang tanpa diketahui mereka. Skenario luar biasa cerdik yang diciptakan bangsa asing untuk terus mendukung Papua terpisah dari Indonesia. 

      Eben pun yang awalnya tidak mengetahui konflik yang terjadi di Papua, sampai akhirnya dapat mengetahui pun hanya bisa bungkam menutup kebenaran yang ada, yang dihasilkan melalui penelitiannya di Washior. Hal itu dikarenakan Eben sendiri berasal dari ideologi kebangsaan Amerika. Peranan History memainkan langkah-langkah peranan politik di Papua. Language berperan mencerminkan ideology. Dan ideology terdapat di segala periode waktu (History). Contohnya Eben seorang yang datang dari ideologi Amerika, yang menulis tentang kebenaran penyebab konflik di Papua hanya dapat diam membungkam melihat kebenaran yang ada tentang kelicikan Amerika di Papua. Berangkat dari sana dapat dilihat bahwa adanya kaitan diantara ideologi, bahasa, dan sejarah, seperti yang diungkap oleh "Lehtonen."

References:

http://www.oocities.org/west_papua/history.htm

http://blackpapernews.blogspot.com/2013/09/daftar-lengkap-urutan-presiden-dan.html

http://ahmadseptianariando.wordpress.com/2013/06/30/pemerintahan-masa-orde-lama-orde-baru-reformasi-dan-otonomi-daerah/

http://darathree.wordpress.com/2012/11/20/perjuangan-kemerdekaan-indonesia/

http://politik.kompasiana.com/2012/03/16/menurut-bung-karno-papua-sudah-menjadi-nkri-walaupun-tanpa-pepera-bagian-2-447305.html

http://widhisejarahblog.blogspot.com/2011/01/peranan-dunia-internasional-dan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Penentuan_Pendapat_Rakyat

http://suryaagoez.blogspot.com/2011/01/perjuangan-bangsa-indonesia-dalam.html