We are simple, but no simple impact. Proudly Presents, PBI C 2012. Happy Reading!

Course: Writing and Composition 4

Instructor : Lala Bumela

This website created by : College student from The State Institute of Islamic Studies Syekh Nurjati Cirebon, The Dapartment of English Education 2012.


widgets

Minggu, 11 Mei 2014

Papua Barat Asset yang Sangat Berharga

11th Class Review


Selasa, 6 Mei 2014 aktivitas yang terjadi di dalam kelas bukan lagi penyampaian materi oleh Mr. Lala Bumela, akan tetapi kita di berikan bekal untuk membuat argumentative essai. Begitu pula dengan outline yang telah saya buat, saya dapat berkonsultasi dengan Mr. Lala secara langsung dan beliau memberikan banyak masukan yang dapat membangun pembuatan argumentative essay ini agar mencapai hasil yang baik dan memuaskan.  
Di dalam argumentative essay, Mr. Lala mengatakan bahwa ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:
1.       Reasoning is not EMOTION
Dalam memberikan alasan harus beralaskan fakta yang kuat serta tidak mengedepankan EMOSI. Berikan alasan yang logis dan tentu saja data tersebut Valid.
2.       Definite Evidence
Dalam hal ini alasan yang kita tuangkan dalam argumentative essay harus sesuai dengan fakta-fakta yang nyata dan pasti bukan malah sebaliknya memberikan berita bohong atau hanya mengarang cerita belaka tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Sehingga diharuskan memiliki referensi yang kuat dalam penulisan essai ini.
3.       A Working Thesis
Merupakan penuangan Opini atau alasan yang kita sampaikan dalam argumentative essay yang kita buat. Dalam memberikan alasan kita harus mengedepankan aspek non-matrealistik.

Dalam outline argumentative essay yang saya buat, saya mengemukakan tujuh alasan mengenai Papua Barat lebih baik bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya: Alasan Infrastruktur Pembangunan, Pendidikan, Budaya, Sumber Daya Alam, Ekonomi, Politik, dan Sejarah Papua Barat itu sendiri yang sangat diperjuangkan oleh NKRI. Dari semua alasan yang saya cantumkan ternyata dua diantaranya sesuai dengan yang Mr. Lala Bumela ajukan, yakni Sejarah, dan Politik. Hanya saja saya meletakkan point penting sejarah di alasan yang paling akhir padahal seharusnya berada di awal. Namanya juga belajar dengan seperti ini saya dapat memperbaiki tulisan saya dan tentunya menginginkan hasil yang lebih baik dari pada ini. Saya begitu semangat dalam menyemangati diri saya pribadi. Mengingat apa yang selalu menjadi role mengenai segitiga yang berisi Literasi, Ideologi, Sejarah. Ketiganya akan selalu bersama-sama dan terkait satu sama lain.

Mengenai Sejarah dalam pembuatan argumentative essay ini Perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut Papua Barat telah banyak melakukan berbagai usaha dan pengorbanan yang tak ternilai harganya, diantaranya: Bangsa Indonesia mempertahankan Papua Barat berada pada NKRI melalui perjanjian atau perundingan seperti Konferensi Meja Bundar (KMB/ Round Table Conference), Perundingan Bilateral Indonesia Belanda yang diadakan pada tahun 1952 dan 1954 secara berturut-turut, Forum PBB / UN yaitu Sidang Umum PBB yang pertama kali membahas masalah Irian Barat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1954, Indonesia juga mencari dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika dan melakukan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diadakan di negara Indonesia pada tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara-negara di kawasan Asia Afrika, secara bulat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian sebagai wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga meminta bantuan persenjataan kepada Uni Soviet, kemudian PBB menanggapi dengan serius hal ini dan mengadakan perjanjian New York. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan belanda. Perjuangan pembebesan Irian Barat selanjutnya diarahkan dengan cara militer.

Setelah PBB turun-tangan, akhirnya Indonesia berhasil merebut Papua dari tangan Belanda, namun dengan syarat harus mengadakan sebuah pemilihan untuk menentukan nasib rakyat Papua yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).  Pelaksanaan PEPERA diawasi langsung oleh Duta Besar dari PBB yaitu Ortiz Sanz dan hasilnya ini dibawa untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke 24 bulan Nopember 1969. Sejak saat itu secara de Jure Irian Jaya sah menjadi milik Republik Indonesia. Jauh sebelum Pepera 1969, Papua sudah menjadi bagian yang sah dari NKRI. Azas Uti Possedetis Juris diakui dalam hukum internasional dan sudah dipraktikan secara luas di berbagai negara. Azas ini pada intinya mengatur bahwa batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Konsekuensi logisnya, Papua Barat (West Papua) otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat proklamasi 17 Agustus 1945. Hal demikian itu juga didukung oleh pidato yang disuarakan oleh Bung Karno di tanah Papua.

“…Dan apa yang dinamakan tanah air Indonesia? Yang dinamakna tanah air Indonesia ialah segenap wilayah yang dulu dijajah oleh pihak Belanda, yang dulu dinamakan Hindia Belanda, yang dulu dinamakan Nederlands IndiĆ«. Itulah wilayah Republik Indonesia. Dengarkan benar kataku, itulah wilayah Republik Indonesia. Itu berarti bahwa sejak 17 Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Apa yang belum terjadi? Karena penjajah Belanda di Irian Barat sesudah proklamasi itu masih berjalan terus, maka Irian Barat belum kembali termasuk di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sehingga kita punya perjuangan yang lalu ialah Saudara-Saudara perhatikan benar-benar, bukan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kesalahan ini masih kadang-kadang dibuat. Orang masih berkata, berjuang memasukan Irian Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Tidak!
Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia…”
(Dikutip dari Pidato Bung Karno di Kota Baru, Jayapura, tanggal 4 Mei 1963)

Mengenal sosok Ir. Soekarno (6 Juni 1901 - 21 Juni 1970) beliau adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 - 1966. Beliau memerankan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Beliau adalah penggali Pancasila,  sekaligus Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Keistimewaan beliau yaitu dapat menyatukan rakyatnya. Warna kulit mungkin berbeda, bentuk hidung dan dahi mungkin berlainan lihat orang Irian hitam, lihat orang Sumatra sawomatang, lihat orang Jawa pendekpendek, orang Maluku lebih tinggi, lihat orang Lampung mempunyai bentuk sendiri, sesuai dengan Semboyan negeri ini yaitu Bhineka Tunggal Ika "Berbedabeda tapi tetap satu jua". Begitu besar peranan Soekarno tehadap bangsa Indonesia.

Sejarah Papua sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sejak tahun 1866 Pulau Papua berada dalam penjajahan tiga negera Eropa, yakni: Belanda, Inggris dan Jerman. Bagian sebelah timur Pulau Papua yang oleh bangsa Eropa lebih dikenal dengan nama Papua New Guinea dikuasai oleh Jerman dan Inggris. Setelah melalui Trustee PBB /Trust Territory of new Guinea, kedua wilayah tersebut lalu dipercayakan kepada Australia dan Administrasinya dijadikan satu dalam Territory of Papua New Guine. Sedangkan bagian barat Pulau Papua yang oleh bangsa Eropa lebih dikenal dengan nama West Papua dikuasai oleh Belanda dan diberi nama Netherland New Guinea.

Papua adalah salah satu wilayah Dekolonisasi yang telah dipersiapkan Belanda untuk Merdeka di kemudian hari seperti beberapa wilayah di daerah Pacific seperti Australia, Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, dll.Faktor itulah yang menyebabkan sehingga Belanda harus kembali ke West Papua. Faktor lainnya adalah setelah Indonesia Merdeka, lalu Soekarno melihat bahwa Pulau Emas (Isla Del Oro) yang dikatakan oleh pelaut Spanyol Antonio Del Savera harus kita rebut dari Belanda dan sekalian kita jadikan sebagai Pertahanan NKRI dari arah Timur. Pulau Emas inilah yang menyebabkan seluruh Bangsa-Bangsa di Dunia termasuk Indonesia ingin merebutnya. Dimanakah pulau emas itu? Pulau Emas itu adalah Papua (West Papua dan East Papua).

Dalam pelaksanaannya seperti yang telah disebut diatas bahwa Belanda belum rela melepas Irian Barat. Ketidak-ikhlasan Belanda melepaskan wilayah Papua inilah yang kemudian membawa status politik wilayah Papua harus melalui perjalanan panjang di berbagai fora.


PERUNDINGAN LINGARJATI (15 November 1946 - 25 Maret 1947)
            Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Lingarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah kedua negara pada 25 Maret 1947.
Pada akhir bulan Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 
7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan Gencatan Senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.


KONFERENSI MEJA BUNDAR (23 Agustus 1949 - 2 November 1949)

Ini adalah jawabannya mengapa Papua Bagian Barat terpisah dengan Papua Nugini berkaitan dengan  Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Isi kesepakatan KMB dalam kenyataannya diingkari oleh Belanda sendiri. Belanda tidak hanya sekedar bertahan di Papua, tetapi lebih dari itu, mempersiapkan langkah-langkah untuk memisahkan Tanah Papua dari NKRI. Dewan nasional Papua dibentuk oleh belanda (cikal bakal Organisasi Papua Merdeka (OPM)) dan dimerdekakan secara tergesa-gesa lalu dilanjutkan pendeklarasian negara boneka buatan Belanda ini pada tanggal 1 Desember 1961. Kelicikan Belanda membentuk negara bonekanya di papua itu, tentu saja membuat bangsa Indonesia berang.



OPERASI TRIKORA (1961)
Kelicikan Belanda membentuk negara bonekanya di papua itu, tentu saja membuat bangsa Indonesia berang. Maka pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Jogjakarta, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Negara Republik Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda pun tak terhindarkan.



KOMANDO MANDALA (1962)
Sebagai tindak lanjut program TRIKORA, Presiden Soekarno membentuk Mandala pembebasan Irian Barat. Yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jendral Suharto. Pusat dari komanda mandala berada di Ujung pandang untuk melaksanan Trikora. Untuk melaksanakan tugas itu, Komando Mandala melakuakan langkah-langkah berikut:
1.      Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakn operasi militer.
2.      Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat.

Tetapi, melalui Trikora dan Komando mandala tetap tak mampu melawan Belanda karena peralatan Belanda lebih canggih apalagi diturunkannya Kapal Induk Karel Doorman yang telah menenggelamkan kapal Yosudarso. Akhirnya, Soekarno mencari jalan lain untuk melumpuhkan Belanda di Tanah Papua yaitu melalui Pembentukkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Oleh karenanya Belanda terpaksa harus segera meninggalkan Papua karena mendapat tekanan dari rekan sekutunya yaitu Amerika melalui Presiden John. F. Kennedy. Kennedy pun diberi jaminan oleh Indonesia untuk menanam Saham di Papua bila daerah tersebut dikuasai oleh Indonesia. Oleh sebab itu, diutuslah mantan DUBES AS di India sebagai penengah antara Indonesia & Belanda yaitu Mr. Elsworht Bunker.  Oleh karena itu, Kontrak Kerja PT. Freeport pun ditandatangani pada tahun 1967 ( sebelum Referendum tahun 1969).


PERJANJIAN NEW YORK (1963)
Melihat pasukan Indonesia itu, Belanda mulai khawatir dan kewalahan. Dunia Internasional mangetahui dan mulai khawatir Amerika serikat mulai menekan Belanda agar mau beruding. Ellswoth Bunker, seorang diplomat AS ditunjuk sebagai penengah. Bunker selanjutnya mengusulkan. pokok-pokok penyelesaian masalah Irian Barat secara damai. Pokok-pokok usulan Bunker itu, antara lain berisi sebagai berikut.

1.      Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Idonesia melalui badan PBB, yakni UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority).
2.      Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tentang kedudukan Irian Barat.
Pokok tersebut dikenal dengan Rencana Bunker. Berdasarkan Rencana tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara indonesia dan belanda yang dikenal dengan Persetujuan New York.

Sebagai pelaksanaan isi perjanjian new york secara resmi belanda menyerahkan irian barat kepada UNTEA. Pada tanggal 1 Mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan Itu dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan pungutan pendapat rakyat. Dengan damikian, Berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Dan kemudian Irian Barat diganti menjadi menjadi Irian Jaya dan bergabung dengan Republik Indonesia. Perjuangan Bung Karno ini akhirnya membuahkan hasil. 15 Agustus 1962 Indonesia - Belanda menandatangani New York Agreement yang difasilitasi PBB.
Pengambilalihan pemerintahan di Irian barat oleh UNTEA ini tercatat dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1752 tanggal 21 September 1962. Maka tanggal 1 Oktober 1962 secara resmi berlangsung penyerahan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada UNTEA. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Belanda diturunkan dari wilayah Papua Barat dan sebagai gantinya dikibarkanlah bendera Indonesia berdampingan dengan bendera PBB (UNTEA).


PEPERA (1969)
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.

Selanjutnya di Papua sejak tahun 1970-2014 adalah di isi dengan berbagai kebijakan masa jabatan Presiden Indonesia, yaitu:
1.      Masa Presiden Soekarno: pada tahun 1965-1967  terjadi pergantian nama Papua menjadi Irian Jaya.
2.      Masa Presiden Soeharto: pada tahun 1967-1998 terjadi pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua.
3.      Masa Presiden Gus Dur
4.      Masa Presiden Megawati: Pada tahun 2001-Sekarang terjadi pergantian nama Papua menjadi Papua dan Papua Barat (Dikenal Wes Papua Region)
5.      Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sangat perlu digaris bawahi dalam hal ini bahwa SEJARAH merupakan sebuah ASET yang sangat bernilai harganya dan tidak dapat diganti dengan apapun itu. Ini adalah sebuah VALUE bahwa orang yang pintar akan dihargai  

Setelah di paparkan mengenai Sejarah Papua Barat yang merupakan sebuah Aset yang harus dijaga dan dipertahankan dengan baik, kini kita kaitkan dengan Ideologi serta Literasi yang ada pada Papua Barat:
Jika kita kaitkan ideologi Papua Merdeka, maka kita dapat mengatakan, bahwa "Ideologi Papua Merdeka ialah cara orang Papua berpikir dan percaya serta mendorong tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kemeredekaan West Papua, dan bahkan harapan-harapan orang Papua akan kehidupan setelah kemerdekaan dan di sisi lain kehidupan orang Indonesia, tindakan-tindakan negara Indonesia yang ada sekarang dan yang akan ada setelah Papua Merdeka."
Meskipun begitu, ideologi cenderung merujuk kepada cara orang memandang (di dalamnya) tentang dunia ini dan konsep yang dicita-citakan tentang bagaimana hidup di dunia ini. Agak berbeda dari filsafat dalam hal bahwa ideologi mencakup konsep bahwa pandangan seseorang (yang menganutnya itu) sebagai yang terbaik.


Literasi di papua Papua merupakan provinsi dengan rasio penduduk buta huruf tertinggi di Indonesia, Perubahan lingkungan dan keterbukaan akses, serta kontak-kontak penduduk dengan ekonomi uang dan pendatang, merupakan dampak tak terbantahkan. Ekspedisi Literasi menjadi kebutuhan mendasar bagi anak-anak di Kabupaten Asmat untuk dapat berperan aktif menyikapi perubahan yang tengah terjadi. Kabupaten Asmat yang memiliki sekitar 80.000 jiwa penduduk, 57% di antaranya buta huruf (2012). Sementara perubahan akibat dampak pembangunan tengah terjadi.


http://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan_Linggarjati (diakses pada tanggal 7 Mei 2014, 21:43 WIB)

Situs web: http://www.calstatela.edu/centers/write_cn/ (diakses pada tanggal 10 Mei 2014, 21:17 WIB)



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

a space for comment and critic