Pundi-pundi Kekayaan Papua Barat yang di Peras

9^th Class Review

Pada tanggal 8 April 2014, kami masih membahas mengenai paper yang berjudul “Don’t Use Your Data as a Pillow”. Kami berdiskusi dengan ‘Team Work’ dalam ‘Reading Club’ dan kesimpulan dari 26 paragraf yang telah kami diskusikan dari paper tersebut akan di paparkan pada Class Review ke-9 ini. Apa yang kami lakukan saat ini diakui oleh Lehtonen dalam bukunya (The Cultural Analysis: 77):

Ø  ‘The work itself’ is an abstract produced from a concrete text by a researcher’. Often, another equivalent construction ‘the qualified reader’sets to reading it’.

Menjadi ‘qualified reader’ yakni dengan membaca secara detail, tanpa melewatkan satu katapun, seperti yang sedang kami lakukan pada wacana “Don’t use your data as a pillow”. Dimana kami harus membaca secara detail dan membuat ‘meaning negotiation’ (perundingan arti) bersama teman-teman satu grup, dan disinilah terjadi kerjasama antar team work sehingga kita bisa merasakan pentingnya TEAM WORK

Menurut Lehtonen, media untuk berkomunikasi atau untuk mendapatkan informasi itu banyak sekali, diantaranya melalui pembicaraan, tulisan, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan cara berpakaian. Apalagi sekarang ini banyak media seperti halnya TV, film, video, radio, rekaman, majalah, buku, telephone, fax, internet, email dan lain sebagainya. Dari semua media tersebut, dengan mudah kita bisa mendapatkan informasi atau data yang kita inginkan. Data atau informasi yang kita dapat itu digunakan ketika kita sedang melakukan research.

Ø  Language exists as spoken, written, printed, electrical, digital or otherwise produced texts (Lehtonen, 2000: 48).

Ø  Bahasa atau informasi itu ada dalam ucapan,  tulisan, hasil print, media elektronik atau cara lain yang memproduksi teks.

Ken Hyland (2006: 78), Untuk mengumpulkan data tentang berbagai kebutuhan guru cenderung untuk menarik pada berbagai sumber dan metode yang berbeda. Jordan (1997), misalnya, berisi empat belas berbeda prosedur untuk mengumpulkan data kebutuhan, termasuk self-assessment siswa, kelas kemajuan tes dan penelitian sebelumnya, sedangkan Brown (1995) daftar dua puluh empat, pengelompokan mereka ke dalam enam kategori utama: informasi yang ada, tes, observasi, wawancara, pertemuan dan kuesioner. Anehnya, tidak menyebutkan mengumpulkan dan menganalisis teks otentik, sekarang dianggap sebagai sumber utama informasi tentang situasi sasaran. Pendekatan yang paling banyak digunakan adalah:

Ø  Kuesioner.

Ø  Analisis otentik teks lisan dan tulisan.

Ø  Wawancara terstruktur.

Ø  Pengamatan.

Ø  Hasil penilaian.

Ø  Konsultasi informal dengan dosen, pelajar, guru EAP lainnya, dll

Setelah melakukan diskusi bersama Team Work, berikut adalah kesimpulan dari 26 paragraf artikel “Don’t Use Your Data as a Pillow” hasil diskusi reading club:

1.      Pesta perpisahan yang diselenggarakan oleh Denny Yomaky (Anggota Komnas HAM) yang diadakan sebelum kembalinya Eben ke sekolah Pascasarjana untuk menulis penemuannya.

2.       Berawal dari Eben yang hendak meneliti kekeringan di Papua namun berubah menjadi meneliti kehidupan orang Papua, terutama keadaan politiknya setelah lengsernya Soeharto oleh gerakan reformasi. Salah satunya rasa penasaran Eben terhadap perubahan nama dari Papua Barat menjadi Irian Jaya.

3.      Terjadinya pembantaian militer Indonesia, dimana mahasiswa ditembak dan puluhan demonstran dibuang ke laut. Sehingga orang Papua ingi merdeka sendiri dibanding mengambil jalan reformasi.

4.      Konflik-konflik Papua ingin merdeka di dukung oleh pemerintah AS dan bahkan militer Indonesia.

5.      Orang-orang Papua melihat Eben sebagai sekutu  tetapi di sisi lain tertarik untuk membantu pasukan orang Papua mencapai kemerdekaan dari  rezim sekarang.

6.      Perbincangan antara Telys Waropen dan Eben tentang gerakan reformasi  di indonesia. Telys Waropen seorang pembela dan anggota Komnas HAM namun lebih dianggap sebagai penghasut muda.

7.      Agen-agen militer Indonesia diam-diam mendukung milisi Papua.

8.      Penelitian Eben dibawah pengawasan semua pihak dan Eben melindungi identitas narasumbernya.

9.      Eben dan Denny Yomaki mencoba mewawancari seorang dukun namun urung dilaksanakan karena tidak berani mengambil resiko

10.  Eben mulai melihat Waropen sebagai sumber yang penting untuk penelitiannya

11.  Eben mewawancarai Waropen dengan menyembunyikan identitasnya. Tetapi, Waropen menolak identitasnya disembunyikan. Waropen beranggapan identitas itu penting untuk memperkuat ‘data’ penelitian.

12.  Pertentangan  antara  Eben dan Waropen dalam menuliskan identitas sumber pada data penelitian. Eben ingin melindungi/merahasiakan identitas sumber sedangkan Waropen ingin identitasnya dicantumkan karena ingin di akui sebagai intelektul publik.

13.  Sebuah sumber yang disembunyikan dapat menimbulkan kecurigaan pembaca, namun jurnalis dan editor memiliki hak untuk menyembunyikan identitas, karena untuk menghindari pencemaran nama baik.

14.  Waropen menjadi sumber informasi penting dalam penelitian Eben. Eben menawarkan beberapa saran untuk mencapai kebebasan di Papua. Waropen melihat Eben sebagai sekutu. Tetapi  disisi lain Eben membutuhkan keterangan Waropen untuk penelitiannya.

15.  Percakapan antara Waropen dan Eben mulai memanas dan mereka saling beradu argumen mengenai disembunyikannya identitas narasumber bahkan Eben mulai menyinggung mengenai kasus HAM bahwa identitas korban dan saksi dalam kasus HAM pun pastinya harus di lindungi.

16.  Waropen memprovokasi Eben untuk menjadi ahli regional. Seseorang yang akan mengetahui hal-hal dengan pasti dan seseorang yang akan mengambil akuntabilitas.

17.  Waropen memprovokasi Eben, dengan meminta meninjau balik apa itu “data” dalam penelitian antropologi.

18.  Waropen memberi penyadaran kepada Eben, bahwa ia harus melakukan aksi nyata. Tidak hanya lewat kata-kata.

19.  Pertanyaan besar mengenai hubungan Beyond Petroleum (BP), provokasi militer, korban polisi, dan kemerdekaan Papua?

20.  Menguhubungkan kekerasan di Wasior dengan BP.

21.   John Rumbiak (pembela HAM di Papua) meminta Eben untuk datang ke London untuk membicarakan tentang BP dan iklim HAM di Papua. Bersama Dr Byron Grote, disana Eben bisa mempresentasikan penemuannya tentang kekerasan militer di Wasior.

22.  Eben bertemu dengan Rumbiak sebelum pergi ke kantor BP. Rumbiak, seorang pria yang murah senyum.

23.  Berhadapan dengan orang yang berkuasa di Eropa membuat Eben terpacu adrenalinnya. Byron Grote dan O’ Reilly adalah orang penting BP, dimana sebelumnya bekerja di BP Colombia perusahaan yang terlibat kontroversi paramiliter yang membunuh aktivis lingkungan

24.  Rumbiak keberatan jika melekukan diskusi yang tidak direkam. Rumbiak ingin semua yang terjadi saat pertemuan direkam untuk diperlihatkan kepada rakyat Papua Barat. Namun, BP menolak karena khawatir kepada perusahaan mereka.

25.  Dr. Grote menolak melekukan kekerasan di Papua. Dia menjamin masyarakat akan tetap bekerja. Dr. Grote tidak ingin perusahaan lain yang tidak punya kode etik mengembangkan ladang tersebut. Eben terpana degan perkataan Dr. Grote.

26.  Rumbiak meminta Eben untuk berbicara tentang penemuannya di Wasior bahwa ada tidaknya peran BP dalam kisruh di Papua.

Berikut akan di paparkan Informasi mengenai Papua dan yang terjadi di dalamnya (West Papua).

Papua Barat begitu luas yakni 309.934,4 km², sama dengan 3,5 kali Pulau Jawa. Wilayah ini subur dengan kandungan mineral dan potensi SDA (sumber daya alam) yang melimpah; dari mulai hutan, tambang emas, tembaga hingga uranium. Dari sisi geopolitik pun, Papua sangat strategis. Namun, dengan potensi SDA Papua yang demikian besar, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Papua termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tingkat kemiskinan masyarakatnya juga sangat merisaukan. Padahal Papua telah terbukti memberikan banyak keuntungan dengan kandungan kekayaan alamnya yang melimpah kepada perusahaan lokal, nasional maupun multinasional (asing). Namun, Papua seolah hanya menjadi pundi-pundi kekayaan dan sapi perah kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut dan pihak asing, termasuk para elit penguasanya.

Lepasnya Timor-Timor menjadi pengalaman sangat pahit. Sementara itu, Papua jauh lebih besar potensi SDA-nya dibandingkan Timor-Timor. Jika penguasa saat ini tidak mengubah kebijakan dan orentasi pembangunannya, niscaya Pemerintah akan menelan buah simalakama demokrasinya. Dalam ruang demokrasi tidak ada lagi sumbatan bagi setiap warga, khususnya warga Papua, untuk menyerukan keinginannya, bahkan di forum-forum internasional, termasuk PBB. Apalagi Papua adalah ladang subur tempat melampiaskan ketamakan para kapitalis asing melalui instrumen negaranya untuk melakukan penjajahan sekaligus mengeruk habis kekayaan Papua.

Banyak ‘bukti’ yang menunjukkannya adanya dukungan Australia dalam membantu para pemberontak di Papua, baik secara langsung atau melalui New Guinea, yang juga menyediakan tempat yang aman kepada para pemberontak separatis di samping dukungan finansial dan militer. Semua itu tentu saja menunjukkan betapa Amerika dan Australia begitu bersemangat untuk ‘melepaskan’ Papua dari Indonesia dengan memanfaatkan konflik-konflik yang terjadi.

Sesungguhnya negera-negera penjajah ini lah yang memiliki kepentingan dan bakal meraih keuntungan jika Papua merdeka atau memisahkan diri melalui referendum yang sedang diusahakan oleh mereka. Jika tidak di cermati bisa jadi nasib Papua akan seperti Timor-Timur yang lepas begitu saja dari pangkuan Indonesia.

Pada 1935, NNGPM (the Nederlandsche Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij) mulai mengeksplorasi bagian barat Papua (Vogel Kop – Bird’s Head, alias Kepala Burung) seluas 10 juta hektar. Kemudian ditemukannya mineral ore di Ertsberg tahun 1936 menjadi awal dari bencana kemanusiaan di Papua masa kini. Perlu diingat bahwa Papua tidak serta merta menjadi bagian Indonesia setelah kemerdekaan de facto pada 1945 – seperti halnya orang-orang di pulau cenderawasih itu tidak menjadi bagian dari proses pembangunan nasionalisme Indonesia pada 1928. Belanda mempertahankan Papua dengan sengit dalam perundingan Meja Bundar 1949, dan memulai 10 tahun proses Papuanisasi di tahun 1957. dan untuk pertama kalinya bendera bintang kejora berkibar pada 1 Desember 1961.

 Freeport McMoran Copper

 Erstberg yang sempat terbengkalai selama 20 tahun mulai diperhatikan kembali setelah diketemukan juga cadangan emas di sekitar laut Arafura. Dan Freeport McMoran Copper and Gold dari Amerika Serikat turut mengambil kesempatan secara langsung bekerjasama dengan Soeharto untuk menyelidiki Erstberg. Dalam situasi demikian New York Agreement 15 Agustus 1962 dilahirkan, dan UNTEA menyerahkan administrasi Papua (saat itu West New Guinea) pada Indonesia. Hasilnya “integrasi” Papua ke Indonesia, di bawah todongan senjata, melalui apa yang dianggap sebagai jajak pendapat rakyat (Pepera) 1969, hanya diikuti sekitar 1024 orang Papua dewasa dari 815.000 penduduk Papua dewasa pada saat itu.

Dua tahun sebelum Pepera, justru UU PMA No 1 1967 telah lahir dan PT. Freeport mendapat berkah kontrak eksplorasi penuh di Erstberg Papua. Dalam konteks politik Indonesia, peristiwa ini dapat terjadi setelah Soeharto pada masa Orde Baru berhasil menjadi pemenang dari malapetaka pembantaian tak kurang dari 1 juta manusia pendukung Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam semua bisnis ekonomi keruk inilah, sejak potensinya ditemukan tahun 1936 di areal wilayah yang kini menjadi Papua, rakyat Papua asli telah sejak awal ditinggalkan dan diabaikan Grasberg milik PT FI adalah tambang emas terbesar di dunia. Manurut laporan tahun 2010, keuntungan yang didapat PT FI sebesar Rp. 4000 trilyun. Terakhir eksploitasi tambang ini sedang dalam pembicaraan untuk diperpanjang lagi hingga 2041. Dari sejak empat dasawarsa beroperasi, total kontribusi (royalti, deviden, PPH badan dan karyawan) yang dibayar FI pada pemerintah hingga Juni 2011 sebesar 12,8 milyar USD. Sementara gaji karyawan hanya berkisar 3,5 sampai 5,5 juta rupiah.

Berbicara tentang Freeport, bahkan juga tentang seluruh investasi raksasa ekonomi keruk Papua dalam roadmap MP3EI, tak bisa dilepaskan dari tinjauan sejarah, setting sosial budaya dan ekologi serta dampak kemanusiaan yang terjadi hingga saat ini. Pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua terus terjadi dalam berbagai bentuk yang paling jahat: penyiksaan, pemerkosaan, diskriminasi, penyingkiran, pembunuhan, penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, pengawasan dan pengancaman, serta penutupan ruang demokrasi yang parah, menghambat akses untuk duduk di perwakilan, penghancuran sumber-sumber kehidupan mereka, kejahatan terhadap hak-hak kebudayaan dan spiritualitas lokal, serta pemindahan paksa komunitas-komunitas masyarakat. Sebagian besar dari kejahatan ini termasuk juga yang menyebabkan kerusakan lingkungan merupakan produk dari operasi pertambangan PT Freeport. Dan kejahatan lainnya seperti, kekerasan adalah hasil dari penggunaan kekuatan militer Indonesia terhadap rakyat Papua. Saat ini tak satupun data bisa dengan terang menunjukkan berapa sesungguhnya tentara Indonesia yang ditempatkan di Papua. Yang pasti tentara organik dan non organik bertambah, pos-pos tentara dan komando teritorial bertambah, orang-orang yang dibunuh, dipenjarakan karena sikap politik, hak berekspresi dan berkumpul, juga bertambah.

Dari berbagai fakta ini, tidak ada kerugian sebetulnya jika kita mengakui bahwa NKRI sama sekali belum selesai. Lima puluh tahun Papua bersama Indonesia, yang sudah mengorbankan ratusan ribu nyawa, bahkan beberapa suku/marga yang dimusnahkan karena terkait Organisasi Papua Merdeka, stigmatisasi separatis pada semua yang melawan pemerintah Jakarta, tidak juga bisa menghentikan suara-suara yang menuntut penentuan nasib sendiri. Adriana Elisabeth, peneliti LIPI yang turut menjadi bagian tim penyusunan Road Map Papua, pun sudah mengakuinya: NKRI belum final ditinjau dari kompleksitas masalah Papua.
Dari sudut pandang perjuangan demokrasi Indonesia, turunnya Soeharto sekaligus juga bermakna menilai kembali ke-Indonesiaan kita yang sejak 1965-1966 hingga 1998 dipelihara melalui rasa takut, anti perbedaan, anti-ideologi, militerisme, anti separatisme, bahkan anti-politik. Papua adalah bintang kejora di ujung Timur yang justru akan mengubah perspektif kita atas bangsa Indonesia yang kita kenal melalui versi Orde Baru. Memperjuangkan masa depan Papua menghendaki keadilan dalam melihat sejarah, menyingkirkan prasangka-prasangka ras yang mungkin dihidupkan dalam pikiran kita. Dan satu gerakan solidaritas dari orang-orang Indonesia yang mencintai kemanusiaan Papua adalah langkah penting untuk memulai proses itu.

Nemangkawi (Erstberg), Greesberg, dan gunung-gunung salju lainnya yang mengandung sejumlah besar mineral berharga bagi komoditi pasar dunia telah menjadi tujuan yang sangat ambisius bagi Amerika Serikat, blok modalnya, serta pemerintah Indonesia. Untuk tujuan itu, hak-hak dasar orang Papua telah lama dikorbankan, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Rezim Militer Orde Baru mendukung upaya investasi Freeport di Papua dengan  cara melahirkan dua unndang-undang yakni, Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

 Dengan dasar dua undang undang diatas, Kontrak Karya (KK) I dengan Resim Militer Orde Baru dilaksanakan pada 5 April 1967 dan berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak eksplorasi Erstberg beroperasi pada bulan Desember. Proses penandatangan KK I ini ilegal karena terjadi dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan PBB pun belum mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia. Saat ini aktivitas eksploitasi dijalankan sesuai KK II yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 untuk jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing 10 tahun. Namun KK II inipun mengandung unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), sebab dilakukan 6 tahun sebelum KK I berakhir, sangat tertutup, dan tidak melalui konsultasi dengan komunitas masyarakat pemilik hak ulayat.
Demi amannya bisnis Freeport, dengan tekun James R Moffet membina persahabatan dengan Presiden Soeharto dan kroninya – policy paper PBHI, merujuk laporan New York Times.
“Freeport membayar ongkos-ongkos mereka berlibur, bahkan biaya kuliah anak-anak mereka, termasuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.” Diuraikan dalam policy paper tersebut bahwa antara tahun 1998-2004 Freeport telah memberikan hampir 20 juta dolar (sekitar Rp 184 miliar) dan tambahan 10 juta dolar (sekitar Rp 90 miliar) kepada jenderal, colonel, mayor, dan kapten tentara maupun polisi, dan unit-unit militer. Tidak sedikit rakyat Papua Menjadi korban kekerasan di areal pertambangan perusahaan raksasa ini, terutama manusia Amungme, Nduga, Damal, Dani, Moni, Mee, dan Kamoro. Rezim Militeristik Orde Baru telah menjamin berjalannya investasi perusahaan ini, hampir tanpa protes yang berarti selama bertahun-tahun, meski perusahaan ini terindikasi melakukan kejahatan ekonomi, kejahatan kemanusiaan, perusakan lingkungan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kalaupun ada protes dari masyarakat, dengan cepat dan tanpa ampun tentara akan menghadapinya dengan pendekatan-pendekatan yang sangat militeristik.

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Dr S Kirksey, antropolog dari Universitas California, menilai bahwa “rangkaian peristiwa teror ini bukan dilakukan oleh OPM yang sesungguhnya”. Ini merupakan skenario untuk mencapai target tertentu, bahkan dilihatnya sebagai perang terbuka antara TNI-Polri dalam ‘memperebutkan dolar’ dari Freepot.

Kekerasan yang terjadi di Freeport sangat menyengsarakan banyak masyarakat Papua yang tak bersalah, terutama yang berada di sekitar lokasi Freeport. Sejak operasi pertambangan Freeport-McMoRan tahun 1967 hingga saat ini, Papua telah masuk dalam cengkraman kapitalisme ekstraktif yang memberikan prioritas pada keamanan aliran energi, material dan investasi (finance kapital) lebih utama ketimbang keselamatan alam dan manusia lokal.  Tata ruang di Papua kini penuh sesak dengan konsesi-konsesi pertambangan dan migas yang dikenal memiliki daya rusak besar pada secara permanen pada lingkungan. Papua juga menjadi incaran industri perkebunan skala besar baik yang terkait atau tidak dengan MP3EI. Industri kehutanan (logging) juga marak merambah segenap penjuru kawasan hutan di Papua. Data dinas kehutanan untuk kegiatan pertambangan di Papua yang telah dizinkan 42 unit dengan total luas 96.563 Ha. Kementrian ESDM mengaku tidak memiliki data dari izin usaha pertambangan (IUP) data yang dikeluarkan pemerintah daerah. Saat ini ada 60 izin (Papua 26 izin dan Papua Barat 34 Izin) meliputi luas Sekitar 961.372,39 hektar. Itu belum termasuk izin baru dari kabupaten, Konsesi kontrak karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) dan Wilayah Kerja Migas. Konsesi kontrak karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) dan Wilayah Kerja Migas oleh pemerintah pusat masih mendominasi peruntukan lahan di Papua.  Peta ruang konsesi pertambangan dan migas menjadi bukti masifnya konsolidasi lahan untuk kepentingan industri keruk. Konsesi tambang yang notabene dikeluarkan oleh pemerintah pusat menyisakan sedikit ruang bagi daerah kabupaten. Di Kabupaten Tolikara Papua, hanya tersisa tidak lebih 50% wilayah kelola daerah setelah dikurangi berbagai konsesi tambang termasuk konsesi Freeport dan kawasan lindung kehutananan. Tidak sedikit perseteruan berlanjut hingga proses gugatan pengadilan atau para Bupati yang mbalelo dengan mengeluarkan izin pertambangan di lokasi yang sama. Pada akhirnya keputusan yang kental dengan praktik korup ini menjadi “bom waktu” konflik dikemudian hari.

Di lapangan perampasan paksa berlangsung secara kasat mata. Mega proyek LNG Tangguh telah merampas 50 ha lahan marga Sowai di kampung Tanah Merah lama. PT Freeport juga telah mengambil paksa tanah adat orang Amungme. Tragedi kelaparan dan kematian massal warga di Distrik Kwoor berhubungan dengan konflik konsesi pertambangan dan kerusakan lingkungan di bagian hulu Kwoor, Kabupaten Tambrauw. Konflik konsesi tambang antara PT. Akram Resources dan PT. Choice Plus Energi Petroleum diduga telah menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan cagar alam Tambrauw Utara juga di Suaka Marga Satwa Jamursbamedi.

Sebagaimana diketahui, Freeport adalah perusahaan tambang milik Amerika Serikat yang telah bereksplorasi sejak 1976. Sesuai dengan kontrak karyanya PT Freeport merupakan perusahaan pertambangan umum dengan produk akhir berupa konsentrat yang mengandung logam emas, tembaga dan perak. Namun, secara diam-diam, dan terselubung, Freeport telah mengambil kekayaan alam di Papua ini selain emas. Dari laporan anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua ini yang digali dari para karyawan dan beberapa masyarakat, diketahui bahwa, selain berupa konsentrat, Freeport juga mengeruk uranium.

Uranium adalah bahan bakar reaktor nuklir dan senjata nuklir yang nilainya jauh lebih tinggi dibanding emas. Penambangan uranium memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Sedangkan, AS sendiri merupakan Negara konsumen uranium terbesar di dunia, yang mana AS tidak memiliki sumber daya alam yang memadahi mengenai potensi bahan baku nuklir itu. Oleh karena itu, sekecil apapun, potensi uranium di Papua akan disantap oleh AS. Munculnya isu ini berkaitan dengan kondisi lokal dan nasional. Kondisi lokalnya, selama ini Freeport dianggap sebagai biang konflik yang terjadi di Papua. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan ini tidak kecil. Adapun kondisi nasionalnya pemerintah dianggap tidak bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap operasi dan hasil produksi untuk mengetahui apa dan berapa yang sengguhnya mereka produksi.

Informasi mengenai Uranium

1 gram Uranium = 2000 Liter minyak
1 gram Uranium = 3 TON Batu Bara
1 gram Uranium dapat menyalakan 23000 TV selama 1 jam
1 gram Uranium dapat mengerakkan mobil kecil untuk mengelilingi separuh dunia

(Sumber Berita Kekayaan Papua https://www.ForumHijauIndonesia/posts/426436250780811 diakses pada 10 April 2014, 18:48 WIB)

Hubungan Freeport dan TNI

Selama bertahun-tahun, Freeport memiliki unit pengamanannya sendiri, sementara militer Indonesia memerangi perlawanan separatis yang lemah dan rendah gerakannya. Kemudian kebutuhan keamanan ini mulai saling terkait. Tidak ada investigasi yang menemukan keterkaitan Freeport secara langsung dengan pelanggaran HAM, tetapi semakin banyak orang-orang Papua yang menghubungkan Freeport dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI, dan pada sejumlah kasus kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas Freeport. Seorang ahli antropologi Australia, Chris Ballard, yang pernah bekerja untuk Freeport, dan Abigail Abrash, seorang aktivis HAM dari Amerika Serikat, memperkirakan, sebanyak 160 orang telah dibunuh oleh militer antara tahun 1975–1997 di daerah tambang dan sekitarnya. Pada bulan Maret 1996, kemarahan terhadap perusahaan pecah dalam bentuk kerusuhan ketika sentimen anti-perusahaan dari beberapa kelompok yang berbeda bergabung. Freeport menyadap berita-berita dalam e-mail. Menurut dua orang yang membaca e-mail pada saat itu, ada unit-unit militer tertentu, masyarakat setempat, dan kelompok-kelompok lingkungan hidup yang bekerjasama. Sebuah pertukaran informasi dengan menggunakan e-mail antara seorang tokoh masyarakat dengan pimpinan organisasi lingkungan hidup penuh dengan taktik intelijen militer. Dalam e-mail yang lain, seorang pimpinan organisasi lingkungan meminta para anggotanya mundur karena demonstrasi telah berubah menjadi kerusuhan. Dari wawancara yang dilakukan, bekas pejabat dan pejabat Freeport menyatakan, mereka terkejut melihat sejumlah orang dengan potongan rambut militer, mengenakan sepatu tempur dan menggenggam radio walkie-talkie di antara para perusuh itu. Orang-orang itu terlihat mengarahkan kerusuhan itu, dan pada satu ketika, mengarahkan massa menuju ke laboratorium Freeport yang kemudian mereka obrak-abrik.

Informasi mengenai Shell:

S

hell mempunyai beberapa keunggulan, dimana dari segi kehandalan kualitas shell rajanya, selain durabilitas tinggi, kekuatan kohesif tinggi, juga performa aspal terjamin. Sedangkan untuk spesifikasi produk Shell Bitumen, lebih bagus dan terjaga dari produk lainya, baik dari berat jenis, titik lembek, indek penetrasi, dan titik nyala. Untuk indek penetrasi 60/70 drum, sangat cocok untuk menompang beban berat, seperti landasan pacu pesawat. Karena, bisa dipastikan dengan tingkat penetrasi yang prima sesuai standart ISO, landasan pacu akan lebih kuat, aman dan tahan lama. Untuk titik nyala, Shell Bitumen lebih cepat, hanya membutuhkan waktu satu jam saja. Jadi shell lebih efektif, efisien dan ekonomis. Shell bitumen Indonesia Hadir 60/70 drum dengan dua pilihan volume yaitu 163 kg dan 200 kg. Dimana produk tersebut memiliki kwalitas property produk yang tinggi dan dan konsisten serta peka untuk memenuhi kebutuhan Infrastuktur di Indonesia, terutama di wilayah timur, khususnya Papua.

British Petroleum (BP)

BP (Beyond Petroleum/British Petroleum/BP) adalah sebuah perusahaan MIGAS raksasa ketiga dunia setelah Exxon Mobile milik Amerika dan Shell milik Belanda yang bermarkas di London – Inggris. Perusahaan ini telah beroperasi lama di Indonesia yaitu di laut Jawa dan kini mulai hijra (pindah) ke Papua karena cadangan MIGAS di laut Jawa semakin berkurang akibatnya dijual BP Laut Jawa ke PERTAMINA. Anak Perusahaan BP di Papua yang beroperasi di wilayah Teluk Bintuni – Papua Barat diberi nama LNG Tangguh. LNG Tangguh adalah mega-proyek yang membangun kilang LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk menampung gas alam yang berasal dari 7 Blok Sumur Gas di sekitar Teluk Bintuni, seperti Vorwata 14.2 TCF, Roabiba 1.1 TCF, Otoweri 1.1 TCF, West Berau 1.4 TCF, Wariagar 2.4 TCF). Target kedua BP yaitu Blok Kaimana dan Blok Enanwatan serta Dataran Fakfak. LNG Tangguh ini melengkapi pengilangan gas yang sudah ada di Indonesia, yaitu di LNG Arun, Aceh dan LNG Bontang, Kalimantan Timur.

Penting bagi BP untuk terus memantapkan struktur yang berkelanjutan yang dapat mengikuti proses  perubahan politik yang terjadi.  Struktur tersebut harus memanfaatkan semua elemen-elemen politik utama yang ada, dengan demikian diharapkan dapat mengurangi keinginan beberapa kelompok untuk mengganggu jalannya proyek.  Panel percaya bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus dengan tepat waktu dan dapat membangun sebuah struktur yang secara signifikan akanmengurangi resiko dari ketidakstabilan di Papua.Isu yang dianggap mempunyai sensitivitas tinggi adalah kehadiran dan keterlibatan militer Indonesia dalam pengamanan proyek-proyek vital nasional, serta ketakutan dan keresahan rakyat Papua akibat aktivitas militer didaerahnya.  Struktur keamanan di Tangguh mungkin berkembang sejalan dengan waktu, namun Panel percaya bahwa penting bagi BP untuk mulai melaksanakan, sejauh mungkin, konsep “Keamanan Berbasis Masyarakat” (Community-Based Security, atau ‘CBS’).  Panel, menyimpulkan bahwa diperlukan keluwesan dan pendekatan tingkat tinggi dengan TNI dan Polisi dalam waktu dekat sebelum BP pada akhirnya komit untuk melanjutkan proyek.  Pengaturan keamanan dapat disesuaikan guna memenuhi kebutuhan semua pihak.

Pada tanggal 13 Juni yang lalu telah terjadi serangkaian tindakan brutal yang dilakukan oleh pasukan Indonesia. Peristiwa itu terjadi sebagai balasan atas tewasnya lima anggota Brimob dan pegawai perusahaan kayu di kecamatan Wasior, sebelah timur proyek gas Tangguh di Teluk Bintuni. Masih di tempat yang sama, pada bulan Maret sebelumnya tiga orang pegawai perusahaan kayu (PT Dharma Mukti Persada) tewas ditembak. Sejak saat itu, kecamatan Wasior dinyatakan tertutup bagi pekerja kemanusiaan.

Organisasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat, ELSHAM, melaporkan bahwa setelah peristiwa tanggal 13 Juni itu, enam orang penduduk sipil tewas dan lainnya luka-luka. Mereka adalah korban serangan balasan yang dilakukan pasukan brimob. Selain itu, pihak aparat keamanan juga melancarkan "Operasi Penyisiran dan Penghancuran" melalui penangkapan, pemukulan dan penyiksaan terhadap penduduk lokal. Kaum perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Korban berjatuhan akibat tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian guna mendapatkan informasi tentang peristiwa pembunuhan terhadap anggota mereka. Pada akhir bulan Juni lalu, diberitakan seorang perempuan tewas akibat tembakan dari aparat. Meningkatnya ketegangan pada akhirnya memaksa lima ribu orang meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Segera setelah terjadi peristiwa itu, sekitar 300 sampai 600 pasukan Brimob, polisi reguler dan tempur dikirim ke Wasior. Dengan demikian, jumlah aparat keamanan dan militer di tempat itu sekarang ini meningkat menjadi 2000 orang. Masih belum jelas bagaimana motivasi dibalik serangan bulan Juni lalu. Tetapi kepolisian telah menuduh pasukan bersenjata OPM sebagai dalang di balik peristiwa itu. Operasi "pembersihan" besar-besaran yang dilakukan menyusul setelah terjadinya peristiwa pembunuhan itu mencerminkan sikap garis keras militer dan polisi dalam menghadapi gerakan pro-kemerdekaan.

Keberadaan BP melalui pelaksanaan proyek besar ini berpengaruh luas terhadap situasi militer di wilayah tersebut. Pasukan Indonesia ingin menunjukkan kekuatannya di seluruh wilayah dan meredam perlawanan politik. Agenda itu sendiri sudah berjalan – di mana keamanan di Tangguh berkait dengan operasi Wasior. Segera setelah peristiwa 13 Juni, Gubernur Papua, JP Salossa mengatakan bahwa proyek Tangguh harus terus berjalan meskipun ada ancaman serangan terhadapnya. Ia mengatakan akan meminta komandan militer dan polisi setempat membantu pemerintah daerah menjaga keamanan proyek tersebut dan "faktor keamanan adalah prioritas dalam pembangunan LNG di Bintuni."

Situasi umum keamanan di Papua Barat dan Indonesia adalah faktor kunci kemampuan Tangguh memenangkan kontrak pemasokan LNG. Ini merupakan syarat penting apabila proyek tersebut ingin terus berjalan. Pembeli utama gas olahan – Proyek Gas Alam Cair China Guandong – sangat peduli terhadap kemampuan Indonesia menjamin kelancaran pasokan. Desas-desus menyatakan bahwa China National Offshore Oil Corps (CNOOC) yang mengerjakan proyek Guandong sedang mencari dua sumber pemasok. Menurut Baihaki Hakim yang menjabat sebagai Pimpinan Pertamina, hal itu akan membuat nilai ekonomis proyek Tangguh merosot. Sekarang ini, BP menawarkan kepada CNOOC 5% saham proyek Tangguh untuk mempermudah mereka memenangkan tender. Namun dikabarkan pula bahwa kriteria seleksi di Cina memasukan masalah stabilitas politik seperti halnya stabilitas produksi dan pasokan jangka panjang sebagai pertimbangan dasar mereka. Dengan demikian, penghentian operasi Exxon Mobil di Aceh dengan alasan keamanan hanya akan menjadi kendala yang menghambat mereka.

Bagi kalangan garis keras dalam pemerintahan Indonesia, keamanan adalah faktor pembenar tindakan membungkam perlawanan politik di Papua Barat. Seperti saat penutupan Exxon Mobil yang mendorong gelombang operasi militer baru di Aceh, kebijakan yang sama juga dapat digunakan di Papua Barat untuk mencegah terganggungnya proyek Tangguh dan menjamin pembeli potensial bahwa pasokan yang mereka inginkan akan terus di dapat.

Jarak tempat pelaksanaan proyek yang jauh – seperti halnya tambang Freeport - memungkinkan pemerintah lebih mudah mengontrol informasi. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kematian tragis 48 bayi di desa Weriagar pada tahun 1996 tidak pernah tersebar luas. Para ahli lingkungan mengatakan bahwa bayi-bayi tersebut meninggal setelah perusahaan – yang kemudian berganti nama menjadi ARCO - mulai melakukan pemboran gas di sungai yang sebelumnya merupakan sumber daya air masyarakat adat. Ada laporan yang menyatakan bahwa penduduk desa sesungguhnya ingin melaporkan kematian bayi-bayi mereka kepada pemerintah daerah, "namun ketika pasukan tiba melindungi tempat penambangan, mereka paham bahwa sikap diam merupakan langkah terbaik bagi keselamatan mereka."

Sikap ini mungkin berbeda seratus delapan puluh derajat dengan sikap perusahaan yang menjalankan proyek penambangan mineral dan emas yang pertama di wilayah tersebut, yaitu Freeport/Rio Tinto. Sejarah perusahaan Freeport penuh diwarnai dengan cerita pembunuhan, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, kritik terhadap proyek BP di negeri lain telah menghancurkan upaya mereka menampilkan wajah yang lebih manusiawi dan menempatkan diri sebagai perusahaan minyak multinasional yang berpandangan jauh kedepan. Terlebih lagi, kegiatan utama BP di Indonesia, yaitu tambang batubara Kaltim Prima yang dijalankan bersama dengan Rio Tinto / Freeport– sedang dilanda masalah pemogokan dan sengketa tanah.

Kunjungan Komandan Militer ke Tangguh

Pada bulan Maret, Mayor Jendral Mahidin Simbolon, komandan militer di Papua, mengunjungi proyek tersebut bersama dengan anggota keamanan lainnya. Menurut laporan Wall Street Journal, dengan mengutip pernyataan saksi, "para pengunjung mengelilingi proyek tersebut dengan membawa senjata otomatis". Surat kabar juga mengutip pernyataan pejabat BP yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa Simbolon berkata kepada mereka bahwa pihak militer memiliki tanggungjawab untuk melindungi aset-aset nasional seperti proyek BP. Sebelumnya Ia juga mengatakan bahwa hanya aturan dari Presiden Megawati dapat mencegah pihak militer untuk mengambil alih peran keamanan. Sebagai tanggapan atas surat dari West Papua Association di Inggris, BP Indonesia mengatakan bahwa Simbolon tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, dan ia juga telah menyarankan agar pihak perusahaan seharusnya bekerja sama erat dengan masyarakat setempat untuk mencegah timbulnya berbagai masalah.

Menurut pembela HAM yang berbasis di Papua, pembunuhan-pembunuhan dan berbagai tindakan teror yang menyusul kemudian adalah bentuk peringatan terhadap BP bahwa perusahaan tersebut tidak mungkin menjalankan kegiatan mereka sendiri tanpa bantuan pasukan keamanan. Kelompok HAM, ELSAM, mempertanyakan apakah mungkin protes Saengga merupakan hasil provokasi dari luar untuk membenarkan kehadiran polisi atau militer ke wilayah pertambangan tersebut.

Pendekatan keamanan BP yang berbasiskan pada masyarakat nampaknya terus berlangsung sampai sekarang. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa pendekatan tersebut masih sangat rentan. Sejauh mana perusahaan tersebut dapat bertahan terhadap campur tangan langsung yang melibatkan militer dan polisi dalam masalah keamanan adalah ujian terbesar bagi proyek tersebut.

(Sumber: http:///www.Kerebok_Vol 3/20;Wall_Street_Journal diakses 14 April 2014, 23:07 WIB )

Surat DTE kepada anggota Dewan ADB menyatakan bahwa pembangunan proyek itu dilakukan dalam kondisi masyarakat Papua tidak memiliki kesempatan memenuhi hak untuk membuat persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan(PADIATaPa atau FPIC) karena alasan keamanan. Selain itu terjadi pengingkaran hak-hak adat pendudut setempat ketika pengambilalihan lahan untuk pelaksanaan proyek itu dilakukan. Surat itu juga menggaris bawahi:

-          Fakta mengenai meluasnya pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan aparat keamanan dengan sedikit sekali upaya mengadili para pelaku pelanggaran tersebut;

-          Meningkatnya jumlah personel militer di Papua Barat, termasuk pembentukan divisi Kostrad baru di Sorong di bagian barat wilayah itu, tidak jauh dari tempat pelaksanaan proyek dan kemungkinan meningkatnya pelanggaran HAM di wilayah itu;

-          Meningkatnya ketegangan sosial akibat pengaruh proyek itu terhadap penduduk desa, dan fakta bahwa penduduk desa telah menolak pelaksanaan proyek tersebut;

-          Adanya keprihatinan mendalam dari kelompok-kelompok masyarakat sipil di Papua dan dunia internasional yang dinyatakan dalam surat yang ditujukan kepada BP pada bulan Desember 2004. Inti utama surat itu menyinggung masalah hak asasi manusia, transparansi, dan konteks yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat Papua

Surat itu juga menyatakan bahwa proyek itu lebih melayani kebutuhan konsumen gas internasional, dibandingkan kebutuhan terhadap energi dari orang-orang Papua. Selain itu, proyek itu dijalankan dengan prioritas yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah Indonesia, dibandingkan prioritas pembangunan Papua itu sendiri. Dalam kaitan inilah kemudian surat itu menyatakan bahwa hal itu akan 'mendorong lahirnya serangkaian pertanyaan terhadap ADB tentang persoalan apakah atau kapan proyek itu dapat digunakan untuk menjamin keberlanjutan, energi yang dapat diperbaharui dan memberikan keuntungan bagi penduduk lokal, serta turut menyumbang bagi pengurangan kemiskinan.'

Meningkatnya kehadiran militer di sekitar proyek BP Tangguh

Pada pertemuan Panel Penasehat Independen untuk Tangguh (TIAP) yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2008 di London, keprihatinan mengenai hal tersebut diangkat ke permukaan. Dalam pertemuan tersebut salah seorang hadirin membawa dan menunjukkan foto seorang pria Papua yang menjadi korban pemukulan oleh pihak keamanan Indonesia. Situasi politik di sekitar lokasi proyek BP cenderung bertentangan dengan kesan peningkatan kondisi sosial ekonomi yang tenang dan damai seperti yang digambarkan perusahaan. Panel TIAP juga mengungkapkan adanya penambahan 100 personil TNI ke Bintuni dan 30 personil ke Babo, dua kota kecil di Teluk Bintuni. Ditambahkan bahwa kota-kota dan desa-desa di sekitar proyek Tangguh mengalami pembengkakan jumlah penduduk baru yang berbondong datang untuk memetik keuntungan ekonomi dari keberadaan proyek tersebut. . Kondisi perkembangan tersebut menjadi keprihatinan mengingat adanya kesamaan pola dengan yang terjadi di Freeport/tambang Grasberg Rio Tinto di Timika, yaitu terjadinya gelombang masuk penduduk baru dan militerisasi. BP sangat keberatan dibandingkan dengan Freeport, mengingat Freeport/Rio Tinto telah dikecam keras atas kedekatan dengan militer dan polisi di sekitar pertambangan.

Hasil pengamatan TIAP tersebut menimbulkan keraguan atas efektifitas penjagaan keamanan BP melalui sistem pengaman terintegrasi berbasis masyarakat (Integrated Community based Security), yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya militerisasi.

Ini adalah isi Surat Lord Browne, ketua eksekutif BP

“Suka atau tidak suka, sejauh menyangkut masalah uang, TNI akan dengan cepat menguasainya. Mereka akan menciptakan 'insiden', menyalahkan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan mengatakan bahwa mereka dapat memberikan 'perlindungan', dengan harga tertentu, terhadap 'aset-aset nasional.' Anda mengatakan bahwa sekarang ini telah berhati-hati untuk tidak mengulangi kesalahan Freeport, tetapi saya katakan atas nama rakyat bahwa jika anda benar-benar peduli dengan orang-orang Papua seperti yang anda katakan, anda seharusnya tidak mengambil langkah yang akan menciptakan resiko besar bagi kehidupan kita.

(Sumber tambahan: Surat Tapol kepada menteri luar negeri Inggris, Jack Straw,  pada tanggal 24/Januari/2006. Tapol menyampaikan protes mereka terhadap pengerahan pasukan Indonesia yang menggunakan peralatan senjata buatan Inggris dilengkapi dengan meriam air - lihat http://tapol.gn.apc.org)

BP, Tangguh dan Perubahan Iklim

Emisi gas rumah kaca dari proyek LNG Tangguh akan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan mungkin bahkan akan sedikit memainkan peran tak langsung dalam penyusutan ukuran gletser gunung Jayawijaya di dataran tinggi tengah Papua, demikian menurut AMDAL yang merupakan kajian terinci mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang dibuat sebelum proyek disetujui.

Pendekatan BP pada pengoperasian proyek Tangguh mengisyaratkan langkah yang semakin menjauh dari 'niat baik' perusahaan tersebut yang selama ini dikemukakan untuk meyakinkan publik baik di Indonesia maupun di Inggris. Kasus masyarakat nelayan di desa Tanah Merah mencuat setelah isu tersebut dimuat dalam terbitan lokal Suara Perempuan Papua. Tanah Merah adalah sebuah desa di wilayah selatan Teluk Bintuni yang digusur untuk mendirikan lokasi utama proyek.

Peran Pemerintah Inggris

Perlu diperhatikan pula bagaimana peran pemerintah Inggris yang mendukung proyek Tangguh. Duta besar Inggris, Richard Gozney, pernah berkunjung ke Tangguh saat terjadinya pembunuhan Wasior. Dilaporkan pula bahwa Gozney mengeluarkan komentar yang menandakan persetujuan pemerintah Inggris atas operasi militer yang terjadi di wilayah tersebut. Berkatian dengan hal tersebut, TAPOL, lembaga Kampanye HAM Indonesia di Inggris, telah menuntut pemerintah Inggris melakukan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi militernya di Wasior dan menarik pasukan tambahan yang ditempatkan di sana.

Kembali ke Petroleum

Sejak kepergian mantan CEO Lord Browne, BP tampaknya membuat langkah mundur dalam hal lingkungan hidup dan keberlanjutan. BP tak hanya menanamkan modalnya dalam Canadian Tar Sands di Kanada (suatu bentuk ekstraksi minyak yang merusak, khususnya secara lingkungan), tetapi BP baru-baru ini juga telah mengurangi pendanaan bagi energi alternatif dari US$1,4 miliar pada tahun 2008 menjadi US$1 miliar di tahun 2009.

Sebagai akibatnya, tampaknya direktur pelaksana energi alternatif BP, Vivienne Cox, telah mengundurkan diri, sehingga surat kabar utama di Inggris, Guardian menyindir bahwa BP tak lagi bersemangat untuk bergerak "beyond Petroleum" (seperti yang pernah dinyatakan oleh logo (BP), tetapi "back to Petroleum".

(Sumber BP: http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=463&contentId=2000625 di akses pada 14 April 2014, 21:03 WIB)

Perusahaan Lainnya

Ø  Nation Petroleum (NP)

NP adalah sebuah Perusahaan ke-12 terbesar dunia milik Canada yang kini baru memulai beroperasi di Indonesia yaitu di wilayah Selat Yapen antara Waropen dan Pulau Yapen di Provinsi Papua. Ahli Geologi memperkirakan terdapat 98 TCF gas dan 5 Billion Minyak di Blok Yapen dan Blok Rombebai di Provinsi Papua. Blok Rombebai berada di onshore berdekatan dengan Wapoga sedangkan Blok Yapen berada di daerah offshore di Laut Yapen.

Ø  PT. Nikel Gag

Pulau Gag adalah salah satu pulau di bagian barat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Pulau ini ternyata banyak terdapat Nikel yang dikelolah oleh PT. Gag Nikel yaitu sebuah Perusahaan Indonesia yang didirikan tahun 1996 melalui Penanda-tanganan perjanjian kerjasama antara BHP Billiton (75% Saham) dan Perusahaan Pertambangan Milik Negera Indonesia yaitu PT. Aneka

Kekuatan Militer dan Polisi Indonesia di Papua

Penambahan jumlah kekuatan Militer dan Polisi di Papua yang begitu dasyat sehingga menimbulkan trauma panjang berpuluh-puluh tahun ketika Pendudukan wilayah Papua oleh Bangsa Indonesia. Kedua angkatan ini paling pandai dalam hal bersandiwara untuk menyerang pos-pos mereka kemudian menuduh kepada para pelaku aktivis Pejuang Papua Merdeka untuk dijadikan sebagai dalang/pelaku penyerangan tersebut. Kekuatan ini dibarengi dengan perekrutan Milisi Barisan Merah Putih serta peningkatan jumlah Inteligen dan Pasukan Jihad yang mana suatu ketika tinggal membumi-hanguskan Papua seperti Timor Leste.

Pengentasan Kemiskinan?

Pengalaman masa lalu di Papua Barat menunjukkan bahwa proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam di wilayah itu sama sekali tidak memiliki kaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan penduduk setempat. Sebagai contoh, tambang emas Freeport/Rio Tinto telah beroperasi lebih dari tiga dekade di wilayah itu, memberikan keuntungan besar bagi pemilik saham dan pajak pendapatan bagi kas pemerintah Indonesia. Secara resmi, Papua adalah propinsi terkaya kedua di Indonesia. Sayangnya, kekayaan alam di wilayah itu tidak membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk di propinsi tersebut.

(Sumber:http://www.wikipedia_Laporan_Ikhtisar_Analisis_Pengeluaran_publik_Papua/ringkasan_eksekutifdi akses pada 15 April 2014, 22:14 WIB)

Isu yang Terjadi di Papua

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hasil penelitiannya yang berjudul Papua Road Map, Negotiating the Jast, improving the Present, and Securing the future. Dimana telah diidentifikasi adanya 4 (empat) isu utama dalam konteks peta konflik di Papua, yaitu :

-          Isu Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan deimigrasi masal ke Papua sejak tahun 1970. Untuk menjawab masalah ini, diperlukan adanya kebijakan afirmatif relogvisi untuk pemberdayaan orang Asli Papua.

-          Isu Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang Asli Papua di Kampung – kampung.

-          Isu Ketiga, adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh.

-          Isu Keempat, pertanggung jawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua.

Papua Road Map menyimpulkan bahwa keempat isu dan agenda tersebut dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka panjang. 

Menurut LP3BH, tanggung jawab utama tetap ada di pihak yang terlibat konflik yaitu pemerintah Indonesia dan orang asli Papua sendiri. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyusun dan merancang strategi dalam mendorong terlaksananya dialog damai

(Sumber: Isu di Papua http://papuapost.wordpress.com/2010/08/13/papua-road-mapungkap-4-isu-utama-peta-konflik/ diakses pada 10 April 2014, 21:57 WIB)

KESIMPULAN

Pundi-pundi kekayaan SDA yang ada di papua menyebabkan banyaknya pembangunan-pembangunan perusahaan asing di wilayah tersebut untuk mengeruk SDA seperti; logam emas, perak, tembaga, uranium, dan masih banyak kekayaan alam lainnya.

Adanya perusahaan-perusahaan seperti BP (British Petroleum), Freeport, dls. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya perlindungan dari polisi, TNI, tentara, dan militer Indonesia lainnya. Mereka saling bekerja sama bahkan adanya campur tangan pro-kemerdekaan West Papua pun tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mereka disana. Telah banyak sekali kasus penyiksaan, pembantaian, pembunuhan, bahkan pemerkosaan yang di lakukan oleh milisi militer-militer tersebut. Tujuan dari serangkaian aksi ini tidak jauh dari tugas mereka untuk melindungi proyek-proyek yang mereka jaga. Di bawah kekuasaan perusahaan korban-korban banyak yang berjatuhan ulah militer Indonesia juga dengan keberadaan proyek menyebabkan kerusakan lingkungan.  

Ini adalah Peta dari Elemen-elemen yang terkait masalah Papua Barat

Referensi

-          Paradigma Papua bagi Solusi Damai http://cetak.shnews.co/web/read/2013-05 03/11659/paradigma.papua.bagi.solusi.damai..#.UaQiOtI3BEo diakses pada 8 April 2014, 19.16 WIB.

-          Pelanggaran HAM di Kongres Rakyat PapuaIII: http://news.detik.com/read/2011/11/04/125200/1760261/10/4-pelanggaran-ham-di-kongres-rakyat-papua-iii diakses pada 11 April 2014, 22:38 WIB.

-          Adriana Elisabeth, Fakta (Papua). West Papua: A History of Exploitation: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201182814172453998.html di akses pada 11 April 23:07 WIB.

-          KeuntunganFreeport:http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=4975 di akses pada 12 April 2014, 19:17 WIB

-          Nations Petroleum : http://www.nationspetroleum.com di akses pada 12 April 2014, 20:46 WIB

-          Pengantar dokumen Standar BP : http://www.downtoearthindonesia.org/sites/downtoearthindonesia.org/files/Tanggu,%20BP%20and%20International%20Standards%20%2011%20April%202011.pdf di akses pada 15 April 2014, 22:54 WIB

-          Ringkasan Amdal Proyek LNG Tangguh di Indonesia http://www.adb.org/Documents/Environment/Ino/ino-tangguh-lng-project.pdf di akses pada 15 April 2014, 23:17 WIB

-          BP_Indonesia, http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9004756&contentId=7008828 di akses pada 15 April 2014, 23: 22 WIB