PERTEMUAN KE-SEMBILAN INDONESIA ADALAH PAPUA

Class review

Pada pertemuan ke-sembilan ini kami diberikan materi baru mengenai Irian Jaya atau Papua.  Apa yang terjadi di Papua? Kami diberikan teks yang ditulis oleh S. Eben Kirksey yang berjudul “Don’t Use Your Data as a Pillow”.  Apa yang dapat dipahami dari judul tersebut? Itulah yang pertama kali Pak Lala pertanyakan kepada kami.  Kami diperintahkan untuk membuat kelompok diskusi yang terdiri dari lima orang.

Saya akan memulainya dari apa yang saya ketahui tentang Papua Barat.  Yang saya tahu Papua adalah Pulau Papua yang terletak di bagian paling timur dari negara Indonesia.  Wilayah Papua tersebut terbagi menjadi dua yaitu Papua Barat (wilayah Indonesia) dan Papua Nugini (negara tetangga).  Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

Jika saya ditanya oleh seseorang tentang perbedaan antara Papua and Irian Jaya? Maka saya akan menjawab berdasarkan pengertian di atas, bahwa sebelum menjadi Papua yang kita kenal sekarang dahulunya bernama Irian Jaya.  Namun, ada hal yang harus kita ketahui tentang asal-usul nama papua itu sendiri.  Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa-bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua itu sendiri.

Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah bergabungnya Papua atau Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Berdasarkan dari sejarah yang saya baca, Papua bergabung ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.  Namun, sesungguhnya semuanya itu berdasarkan perjalanan panjang.  Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Indonesia melakukan diplomasi dengan beberapa negara lain, seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda.  Setelah beberapa kali melakukan pembicaraan dan selalu menemui jalan buntu, akhirnya karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.

Sejarah pembebasan IrianBarat dari tangan Belanda tidak akan lepas dari operasi trikora (tiga komando rakyat) atau bisa juga disebut sebagai operasi pembebasan Irian Barat.  Trikora adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat ke dalam NKRI. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.

 Isi dari trikora adalah

1.      Gagalkan pembentukan “Negara Papua” bikinan Belanda kolonial.

2.      Kibarkan sang merah-putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3.      Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dari penjelasan pada paragraf sebelumnya, jelas sekali bahwa Presiden Soekarno mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam Negara Indonesia.  Bayangakan jika Presiden Soekarno tidak mengumumkan tentang pelaksanaan trikora, bisa jadi sampai sekarang Papua bukanlah bagian dari Indonesia.  Bahkan, bisa jadi kemungkinan terburuk Papua masih dijajah oleh Belanda, dan semua kekayaan alam yang ada di sana akan dikuasai oleh Belanda.

Bisakah kita memahami alasan Belanda, mengapa begitu ngotot untuk menguasai Papua? Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.

Setelah Jendral Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.

Selain peranan dari Presiden Soekarno dalam kembalinya Irian Jaya juga terdapat peranan badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Amerika Serikat.  Seperti yang telah dituliskan pada beberapa paragraf sebelumnya, bahwa Amerika merasa khawatir jika mereka tidak mendesak Belanda untuk menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, maka Indonesia akan meminta bantuan kepada negara komunis Uni-Soviet (Rusia).  Oleh karena itu akhirnya Amerika dan PBB berinisiatif untuk membujuk Belanda agar mau menyerahkan kembali Irian Barat ke dalam NKRI.  Begitu juga dengan Negara Australia yang semula mendukung Papua untuk merdeka akhirnya bersedia mendukung Papua kembali ke Indonesia atas desakan Amerika Seriakat.

Setelah Papua menjadi bagian dari Negara Indonesia, masalah tidak hanya selesai sampai si situ saja.  Ketika pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai “daerah karantina”. Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.

Jika OPM ini telah melakukan berbagai tindak kekerasan, tentu kita akan bertanya-tanya dari mana mereka bisa mendapatkan senjata atau modal untuk berperang melawan Indonesia? Setelah saya mencari tahu lewat internet saya menemukan bahwa Organisasi ini mendapatkan dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Gaddafi dan pelatihan dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat.

Untuk mengatasi masalah di atas, maka pemerintah Indonesia pada tahun 1969, menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.

Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi.[9] Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.
Setelah penggabungan Patung di Jakarta untuk merayakan “pembebasan” Papua barat.  

Sementara mengenai pendapat saya pribadi apakah saya mendukung atau menolak Irian Jaya atau Papua untuk bergabung ke Indonesia? Saya sangat mendukung Irian untuk menjadi bagian dari wilayah NKRI.  Mengapa demikian? Karena, sejak dulu, sejak kerajaan majapahit Papua adalah menjadi bagian dari wilayah Indonesia.  Begitu juga ketika negara ini dijajah oleh Belanda, mereka yang tinggal di Papua juga merasakan hal sama.

"Kepolisian Daerah Papua mengatakan menyelidiki kebenaran berita tewasnya dua orang warga sipil di Sorong, Papua Barat akibat berondongan peluru Selasa (30/4) malam hanya beberapa jam menjelang peringatan 50 tahun penyatuan Papua ke dalam Republik Indonesia.

Sejumlah laporan media menyebut dua korban adalah simpatisan kelompok pro-kemerdekan namun polisi menyataka secara resmi belum ada laporan korban tewas akibat penembakan.

“Masih kita selidiki apakah benar informasi itu, karena sampai saat ini informasinya simpang siur dan belum ada laporan mengenai hal tersebut,” kata Juru bicara Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar (Pol) I Gede Sumerta Jaya, kepada Arti Ekawati dari BBC Indonesia.

Media lokal dan nasional menyebut dua orang warga Sorong, Abner Malagawak, 22, dan Thomas Blesia, 28, tewas setelah diberondong peluru oleh seseorang dari sebuah mobil berkaca gelap pada Selasa malam.  Tetapi polisi mengakui terjadi bentrok setelah penyerangan terhadap petugas gabungan polisi dan TNI yang berpatroli daerah distrik Aimas, Sorong pada malam yang sama.

“Kejadiannya sekitar pukul 00:30 sampai pukul 01:00. Ada sekelompok massa mencegat dan melakukan pelemparan dengan berbagai senjata tajam,” tambah Sumerta.  Polisi melepas tembakan dalam insiden tersebut, namun hanya berbentuk "tembakan peringatan" ke udara agar massa tidak lagi mengejar aparat.

Cermin Ketidakpuasan

Dalam setahun terakhir, intensitas bentrok dan kasus kekerasan antara warga dan aparat di Papua makin sering menjadi berita utama media.  Peneliti papua pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Adriana Elisabeth, menyatakan keadaan ini mencerminkan meningkatnya sentimen ketidakpuasan warga Papua terhadap berintegrasi dengan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Adriana mengatakan warga Papua antara lain menderita karena stigma daerah mereka merupakan basis konflik.

“Stigma bahwa Papua itu adalah daerah konflik dan separatis sangat menyakitkan bagi orang-orang Papua. Seolah-olah menjadi orang Papua itu salah,” kata Adriana.  Ketidakpuasan juga muncul dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang dianggap tidak pernah diselesaikan dengan tuntas.

“Ini selalu jadi problem paling besar untuk case di Papua. Selama berintegrasi dengan Indonesia mereka tidak pernah merasakan penyelesaian yang adil, ya jelas ketidakpuasan itu akan terus muncul.”

Meski demikian Adriana juga mengakui sebagian masyarakat lokal kini menikmati dana otonomi khusus dalam bentuk beragam fasilitas infrastruktur yang sebelumnya nyaris tak ada sama sekali.

Jakarta menggelontorkan triliunan dana otonomi khusus, diluar anggaran belanja daerah, untuk Papua dan Papua Barat sejak 2001. Tahun lalu jumlahnya mencapai Rp5,5 triliun untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia tersebut. Namun pemanfaatannya dipandang sangat kurang menyentuh hajat hidup rakyat sesungguhnya, karena lebih banyak anggaran diserap sekelompok elit pejabat daerah.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keungan terhadap dana Otsus Papua antara 2002-2010, ditemukan penyimpangan mencapai Rp4,28 triliun.  DPR kini juga tengah meminta audit yang sama untuk pemanfaatan dana Otsus tahun 2011-2012."

Kesimpulan dari pertemuan ini adalah ternyata masih banyak sekali sejarah yang dimanipulasi oleh orang-orang yang berkuasa.  Masih banyak juga sejarah yang masih ditutup-tutupi kebenarannya.