CLASS REVIEW KE = 8

 

PAPUA ADALAH HARTA KARUN BAGI INDONESIA

 

Ketika matahari mulai menjamah senja

Satu persatu burung camar pergi meninggalkan pantai

Di atas sebuah batu aku duduk tanpa bicara

Kulihat pasir pasir di tepi pantai terdiam mendengar bisikan ombak

Pemandangan yang menawan

Kurasakan hidup terasa indah

 

Karena langit mulai merah

Hari mulai gelap

Perlahan lahan aku berdiri

Pemandangan sore itu membuat pikiranku terasa segar kembali

 

Akupun kembali pulang

Di setiap langkah aku berucap syukur

Bisa menikmati kehidupan yang indah

Meskipun kesibukan selalu mendesak jiwa dan ragaku

 

Masa lahirnya Reformasi

Reformasi dapat diartikan sebagai pembaharuan ajaran agama Nasrani. Dalam bahasa Inggris disebut “Reformation”. Pembaharuan ini dipelopori oleh Martin Luther, lahir di kota Eisleben, Jerman pada tanggal 10 Nopember 1483. Menempuh pendidikan hingga di perguruan tinggi, pernah belajar hukum tetapi tidak pernah menyelesaikan pendidikan formal, melainkan memilih jurusan pendeta. Pada tahun 1512, Martin Luther meraih gelar Doktor dalam Teologi di Universitas Wittenberg, Jerman. Atau dapat diartikan sebagai Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktorfaktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar- tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.

Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.

TERBUNUHNYA AKTIVIS UNIRVESITAS

Tebunuhnya para mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1988 seakan menjadi pasokan amunisi bagi gerakan massa untuk menwujudakan pasokan amunisi bagi gerakan massa untuk mewujudkan reformasi sehingga setelah terbunuhnya para mahasiswa di berbagi penjuru Indonesia mengorbankan gerakan massa pada harian barnas edisi 13 Mei 1998 pada halaman 1 “6 MAHASISWA TEWAS”  Ditembus peluru saat unjukrasa di trisakti.  Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, selasa (12/Mei) yang menuntut segara dilakukan informasi membawa korban.  Enam mahasiswa trisakti tertembus peluru.  Meraka yang tewas adalah Mahasiswa fakultas teknik.  “Elang mulia lesmana, Hartato, Hafidin Royani, serta mahasiswa fakultas Ekonomi Hendriawan, vero, dan Alan”.

Para korban jiwa mahasiswa tersebut dalam suatu demonstrasi untuk mewujudkan reformasi. Pembunuhan oleh mahasiswa oleh aparat keamanan menjadi symbol kebengisan pengesua yang tidak mau mendengarkan aspirasi mahasiswa yang diwujudkan reformasi Indonesia dan pada saat itu keaadan di ibu kota menjadi mencekam dan diwarnai oleh amuk masa .

(Nugroho Trisnu Brata 2006: 88) Beberapa peristiwa perubahan social politik di beberapa tempat juga berawal dari kasus “ pembunuhan politik”.  Lepasnya propinsi timor-timor dari Indonesia juga dipicu dan memperoleh “pasokan amunisi untuk meledakan“ tuntutan lepas merdeka menjadi Negara sendiri, setelah terjadi pembunuhan massa demonstran di kuburan santa cruz di dili oleh militer.

KEADAAN MENCEKAM JAKARTA DAN SURAKARTA

Setelah terbunuhnya 6 Mahasiswa keadaan Jakarta sebagai ibu kota Negara menjadi mencekam.  Amok masa dalam hal ini adalah prilaku massa yang brutal anarkis dan membabi buta, merusak, mebakar, menjarah, dan membunuh secara kolektif oleh sejumlah massa.  Para massa melakukan prilaku brutal dan anarkis itu disebabkan karena didalam dirinya terdapat tekanan tekenan jiwa baik yang berasal dari luar maupun dari dalam yang kemudian melakukan pelepasan tekanan jiwa tadi kedalam prilaku secara membabi buta merusak, membakar, menjarah dan membunuh akibat kebrutalan para massa keadaan di ibu kota menjadi mencekam diantaranya yaitu took took dirusak dan mobil mobil di bakar akibat kerusuhan tersebut jalan jalan di ibukota menjadi lumpuh dan puluhan mobil terbakar serta puluhan lainya rusak.  Kejadian yang terjadi di Jakarta ini merupakan tragedy yang sangat memilakukan banyak korban korban yang berjatuhan akibat terjebak gedung yang telah di bakar.  Dengan brutal para massa melakukan peruskan pembakaran dan penjarahan dalam hal ini Negara adikuasa, AS, juga melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia agar menghentikan kekerasan terhadap rakyatnya.

Para demonstran selama dua hari di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1998 atau sehari setelah tragedy tewasnya 6 Mahasiswa trisakti dan pada tanggal 14 Mei 1998.  Dan pada harian kedaulatan rakyat edisi jumat 15 Mei 1998 memberitakan “KERUSUHAN DI JAKARTA MELUAS.  Aksi pembakaran melanda solo.  Kerusuhan di solo dan sekitar. Kamis (14/Mei) memuncak dan diwarnai berbagi aksi pembakaran pusat perdagangan, pos polisi, pusat perbelanjaan, kantor kantor perbankan dan kendaraan bermotor. Kawasan perumahan elit seperti di perumahan solo baru juga menjadi sasaran.  Sampai semalam situasi disolo semakin mencekam karena diseluruh kota listrik padam.

Kerusuhan di solo berawal pada pukul 14.00 di awali dari masa yang mengikuti unjuk rasa di seputar kampus UMS pabelan. Masa kemudian bergerak secara terpisah ke arah timur dan barat dengan melancarkan serangan mengunakan batu.

Mula mula sasaran amukan masa yaitu show room mobil timor di wilayah kleco. Setelah puas menghancurkan show room, massa kemudian bergerak kembali ke arh timur dan menghancurkan dealer sepeda motor Yamaha. Di tempat tersebut 25 motor di keluarkan dan di tumpuk di tengah jalan, lalu di bakar ramai ramai.

Dari pantauan KR di lapangan, bangunan yang habis menjadi sasaran amukan massa antara lain wisma lippo, Bank tamara, bank BII purwosari, BCA purwosari, Mathari purwosari dan super ekonomi.  Sasaran lainya yaitu pertokoan di bilangan secoyundan, puluhan pertokoan di jalan Slamet Riyad. Kemudian massa mengalihkan sasran pembakaran pada kawasan elit di solo baru. Gedunng bioskop termegah Atrium 21 di komplek solo baru tidak luput dari aksi pembakaran, termasuk rumah mewah milik “orang penting“ di Jakarta.

Sejak pecahnya kerusuhan di kota solo itu, kegiatan perekonomian lumpuh total. Seluruh toko perkantoran dan warung warung kecil serentak tutup.  Aparat keamanan dari polri yang gagal mencegah amukan massa juga di tarik dari pos posnya dan di kumpulkan di Mapolwil, Polres, Polsek dan kantor satlantas”.

Ternyata di kota solo yang sebagai salah satu pusat kebudayaan msyarakat jawa yang adiluhung, klasik dan halus tidak mampu mencegah prilaku masyrakat bertindak brital dan melakukan amok massa menurut Nugroho. Trisnu B, GN Foster dan BG Anderson (1986; 115) termasuk penyakit budaya khusus yang menjadi bagian dari penyakit jiwa. Penyakit budaya khusus ini bias diketahui dari para misionaris periode awal yang dihubungkan dengan kelompok kelompok ras dan etnis yang khusus.

Para demonstarn menuntut pelakssanan reformasi Indonesia. Dengan kejadian kerusuhan pada tanggal 13-14 Mei 1998 dan kerusuhan yang ada di Surakarta pada tanggal 14-15 Mei 1998 para aparat keamanan meningkatkan kesiagaan khususnya menghadapi para masa demonstran yang ada diseluruh Indonesia yang akan digelar pada tanggal 20 Mei 1998. Bagi masa depan gerakan massa mewujudkan reformasi sendiri, berbagai kerusuhan dan anarki yang telah terjadi bisa mengancam dan mengagalkan cita cita reformasi.  Gerakan yang berkembang sekarang ini tidak lain alat politik yang secara tersembunyi menyuarakan kepentingan politik elit yang terlempar dari posisi-posisi startegis.  Maka pesan - pesan politik sebagai strategi menembus jalan buntu dilakukan secara tidak manusiawi, terkadang dengan korban manusia. Disini kita dapat melihat kekejian tentang politik di tanah air. Gerakan terus menerus secara frontal, bahkan memicu kerusuhan, di satu sisi para aktiviss semakin tidak jelas sehingga kerusuhan menjadi tujuan demonstrasi.  Radikalisasi massa di solo dan Jakarta tidak bias dikendalikan oleh para aktivis gerakan massa mewujudkan reformasi. Akan tetapi gerakan massa reformasi juga di untungkan oleh adanya amok massa yang berupa penjarahan, pembakaran dan perampokan arena amok massa menjadi tekanan kepada penguasa.  Presiden Suharto mundur karena adanya tekanan dari amok massa yang untuk mlengserkan ke pemerintahannya.

MUNCULNYA GERAKAN REFORMASI

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba - tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru.  Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini:

a.      Krisis Politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).

2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.

3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.

4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

b. Krisis Hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

b.      Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:  Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.

d. Krisis Sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama.  Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

e. Krisis Kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Kronologi Peristiwa Reformasi Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1.         Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII.

2.         Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.

3.         Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.

4.         Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.

5.         Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya menduduki DPR dan MPR Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.

6.         Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri.

7.         Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto.

8.         Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.

Beberapa sebab lahirnya gerakan reformasi adalah krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Suharto.  Nilai tukar rupiah terus merosot. Para investor banyak yang menarik investasinya.  Inflasi mencapai titik tertinggi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah selama pemerintahan Orde Baru.  Kehidupan politik hanya kepentingan para penguasa.  Hukum dan lembaga peradilan tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya. Pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Nilai-nilai budaya bangsa yang luhur tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah sampai pada titik yang paling kritis. Oleh karena itu, krisis kehidupan masyarakat Indonesia sering disebut sebagai krisis multidimensional. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:

Ø  Adili Soeharto dan kroni-kroninya

Ø  Laksanakan Amandemen UUD1945

Ø   Penghapusan Dwi fungsi ABRI

Ø  Pelaksanaan Otonomi daerah seluas-luasnya

Ø  Tegakkan Supermasi Hukum

Ø  Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN

Setelah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, seluruh lapisan masyarakat Indonesia berduka dan marah. Akibatnya, tragedi ini diikuti dengan peristiwa anarkis di Ibu kota dan di beberapa kota lainnya pada tanggal 13— 14 Mei 1998, yang menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun material. Semua peristiwa tersebut makin meyakinkan mahasiswa untuk menguatkan tuntutan pengunduran Soeharto dari kursi kepresidenan. Pilihan aksi yang kemudian dipilih oleh kebanyakan kelompok massa mahasiswa untuk mendorong turunnya Soeharto mengerucut pada aksi pendudukan gedung DPR/MPR. Pendudukan Gedung DPR/MPR RI adalah peristiwa monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampuk kekuasaan Presiden dan tuntutan reformasi. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR/MPR untuk mendesak Soeharto untuk mundur.

 

Tri Komando Rakyat (Trikora)

Dalam rangka mempersiapkan kekuatan militer untuk merebut Irian barat, Pemerintah Republik Indonesia mencari bantuan senjata keoada luar negeri. Pada mulanya pemberlian senjata diharapkan berasal dari Negara-negara Barat terutama pada Negara Amerika Serikat. Namun harapan itu tidak terwujud. Kemudian Pemerintah mengalihkan pembelian senjata kepada Negara-negara komunis dibawah pimpinan Uni Sovyet. Pada bulan desember 1960, Msi Indonesia dibawah pimpinna Menteri Keamanan Nasional /KASAD A.H Nasution pergi ke Moskow. Misi ini berhasil mengadakan perjanjian pembelian senjata. Setelah itu menyusul misi kedua tahun 1961 dan misi ketiga.

Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan secara damai kepada Indonesia, maka Indonesia akan berusaha membebaskannya secara militer (operasi militer). Ada tanggal 19 desember Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan nama Tri Komando Rakyat (Trikora).

Isi Trikora itu adalah sebagai berikut :

 

1. Gagalkan pembentukan Negara papua bikinan Belanda Kolonial

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.

Realisasi pertama dari Trikora adalah pembentukan Komando Operasi Militer yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 dengan komandannya Mayjen Soeharto. Dengan berbekal tekad dan semangat untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman colonial Belanda,

Komando Mandala melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-oprasi militer dengan tujuan pengembalian wilayah propinsi Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

2. Mengembangkan situasi di wilayah Propinsi Irian Barat sesuai dengan taraf perjuangan diplomasi dan dalam waktu yang singkat agar wilayah Irian Barat dapat diciptakan secara de facto wilayah-wilayah yang bebas atau diddukkan unsure-unsur kekuasaan pemerintah daerah Republik Indonesia.

Dengan tugas yang cukup berat itu, Komando Mandala merencanakan tiga fase dalam pembebasan Irian Barat. Ketiga fase itu adalah fase infiltrasi, fase eksploitas dann fase konsolidasi.

Dalam tahap ini pula, Telah gugur putra terbaik Indonesia yakni Deputi 1 Kasal Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno sebagai Komandan Kapal Macan Tutul. Mereka gugur beserta tenggelamnya kapal yang mereka tumpangi karena pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962.

Koflik di Irian Barat ini akhirnya diselesaikan dengan jalan diplomasi dengan ditandai oleh Penandatanganan persetujuan antara Pemerintah R bserta Kerajaan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar PBB pada tanggal 15 Agustus 1962 yang dikenal dengan nama Persetujuan New York

TRIKORA : Operasi Pembebasan Irian Barat

Operasi TRIKORA di cetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di alun-alun Utara yogyakarta. Trikora merupakan sebuah operasi yang bertujuan untuk mengembalikan wilayah Papua bagian barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Trikora muncul karna adanya kekecewaan dari pihak indonesia yang selalu gagal dalam perundingan dengan Belanda untuk mengembalikan irian barat yang secara sepihak diklaim sebagai salah satu provinsi kerajaan Belanda.

Sebelum di cetuskanya TRIKORA presiden sukarno pd thn 1960 memerintahkan jend. A.H. Nasution untuk mencari peralatan militer ke luar negeri, negara yang pertama dikunjungi adalah Amerika, namun menolaknya, lalu A.H. Nasution meminta bantuan pada uni sovyet dan berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dan peralatan tempur berupa : 41 Helikopter MI-4, 9 Helikopter MI-6, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17 ,10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov, 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim ( lengkap dgn rudal AS-1 Kennel ), 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12 B dan 10 jenis C-130 Hercules buatan amerika. Dengan berhasilnya mendatangkan peralatan militer yang sebanyak itu, indonesia menjelma menjadi negara yang memiliki angkatan udara terkuat di bumi bagian selatan.

Setelah dicetuskanya operasi TRIKORA, Ir. Sukarno membentuk komando MANDALA yang dikomandani oleh Mayjen. Suharto. Tugas dari komando MANDALA adalah : merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Untuk melakukan tugas tsb mayjen. Suharto menerapkan strategi Infiltrasi (penyusupan), Eksploitasi, dan Konsolidasi.

Gelar operasi infiltrasi dilakukan secara bertahap melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat-pesawat angkut berat AURI (TNI AU), sedangkan melalui jalur laut, ALRI (TNI AL) mengerahkan 3 kapal perang serta 2 Kapal selam.  Pada tgl 15 januari 1962 terjadi insiden pertempuran dimana 3 kapal perang ALRI kepergok oleh kapal fregat belanda mengakibatkan tenggelamnya KRI Macan Tutul serta menewaskan Komodor Yos Sudarso, peristiwa ini dikenal dengan Pertempuran Laut Aru.

Setelah menggelar tahap Infiltrasi yang berlangsung hingga thn 1962, ALRI kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi pendaratan tersebut. Operasi ini sebagai pendukung dalam tahap Eksploitasi yang bertujuan untuk menyerang kekuatan belanda secara terbuka, dalam tahap ini ALRI juga mengerahkan 12 kapal selam serta kapal penjelajah KRI IRIAN, sedangkan AURI menerbangkan pesawat pembom TU-16 dilengkapi rudal AS 1-kennel yang siap menenggelamkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman milik belanda.

KRI IRIAN (Kapal penjelajah kelas Sverdlov)

Pesawat pembom jarak jauh TU-16

Melihat kekuatan militer indonesia yang sudah pada posisi mengepung pulau papua, Amerika selaku sekutu belanda mengusulkan untuk diadakanya perundingan dan mendesak belanda untuk segera menyerahkan papua barat pada indonesia, pada tgl 15 agustus 1962 diadakan perundingan di markas PBB di New York dan dikenal dengan PERJANJIAN NEW YORK yang isi pokoknya adalah "Penyerahan wilayah Papua Barat pada PBB (UNTEA) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang sebelumnya harus diadakan proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang diselenggarakan sebelum thn 1969". Untuk menghormati isi Perjanjian tsb Presiden Sukarno pd tgl 18 agustus 1962 memerintahkan untuk menarik mundur semua pasukan dari papua.

PEPERA diselenggarakan thn 1969, isi PEPERA berupa 2 pilihan yaitu :

v  Tetap bergabung dengan Indonesia

v  Memisahkan diri dari Indonesia

Dan hasilnya adalah Papua Barat tetap bergabung dengan Indonesia. Dengan demikian Papua Barat menjadi Provinsi ke-26 RI dan berganti nama menjadi IRIAN JAYA.

 

 

DARI TRIKORA SAMPAI SUPERSEMAR

IRIAN, IRIAN, IRIAAAANNN…….

Itulah bait pertama lagu yang diajarkan kepada para pelajar pada awal tahun 60-an dalam rangka kampanye perebutan Irian Barat. Lagunya amat menarik sehingga sebagi pelajar kami terbawa pada retorika vokalnya. Gerakan Trikomando Rakyat (TRIKORA) untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi saat itu nampaknya sudah menjadi bagian hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Disekolah, dikantor, ditempat-tempat umum topik pembicaran orang lebih sering kepada soal TRIKORA ini.

Emosi masa Setiap saat selalu bangkit, muncul berupa ketidak senangan kepada bangsa Belanda. Apalagi semangat anti Belanda tidak pernah putus sejak pengambil alihan perusahaan milik Belanda pada tahun-tahun sebelumnya. Kegandrungan masyarakat ini tentu saja terutama karena dipicu pidato-pidato Presiden soekarno. Sejak tahun limapuluhan, Bung Karno memang tidak pernah melupakan untuk menyelipkan soal Irian Barat dalam pidatonya. Dengan perkataan lain telah terjadi etape politik memusuhi Belanda babak kedua setelah masa Revolusi Perang Kemerdekaan 1945-1949. Itulah suasana gejolak politik 60-an yang terjadi. Dalam suasana ini, tanpa disadari masyarakat, dua kekuatan politik mulai berebut pengaruh dan bersaing habis-habisan, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Persaingan ini baru berahir nanti saat meletusnya peristiwa G30S pada tahun 1965. Tapi dalam soal TRIKORA, keduanya melihat kalau kampanye perebutan Irian Barat akan menuai pembangunan kekuatan politik masing-masing secara nyata. Pada bulan Juli 1962 anggota BTI (organisasi tani dibawah PKI) berjumlah 5,7 juta orang, anggota SOBSI 3,3 juta orang, Gerwani 1,5 juta orang. Jumlah anggota PKI yang tercatat pada ahir tahun 1962 telah mencapai lebih dari 2 juta orang. Jumlah kaum intelek anggota PKI, LEKRA telah mencapai 100.000 orang pada medio tahun 1963. Semua ini telah menempatkan PKI sebagai partai komunia terbesar diluar negara komunis. Bagi T.N.I, kampanye untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda adalah kesempatan terbaik untuk membangun kekuatan militernya.

Hal ini sejalan dengan usaha memancing simpati Rusia sebagi blok sovyet yang sedang perang dingin dengan blok Amerika. Bantuan hibah (grant) atau pinjaman ringan merupakan masa paling mewah bagi pembangunan kekuatan militer Indonesia. Ketika tidak satupun negara Asia Tenggara yang memiliki pesawat pembom jarak menengah, kita suda punya squadron Elyusin dengan semua perangkat penunjangnya. Kekuatan udara pesawat tempur AURI tiba-tiba melompat dari pesawat propeler tua kepada pancargas modern, seperti Mig 15, 17 dan terahir 21. Tidak lupa untuk pertama kali kita juga diperkenalkan dengan sistim radar canggih dan peluru kendali dari darat keudara. Demikian pula kekuatan laut kita saat itu tidak bisa dibilang kecil. Kita memiliki sejumlah kapal perang besar, kapal selam, kapal cepat torpedo, penyapu ranjau, amtrack, tank amfibi dan masih banyak lagi. Tapi semua itu yang paling mewah adalah angkatan darat. Sejumlah perwira tinggi yang diketuai Jenderal AH. Nasution, telah mendapat undangan untuk berkunjung ke Rusia untuk diperkenalkan pada kekuatan militer pakta warsawa. Angkatan darat dengan kekuatan infantrinya akan ditunjang oleh kekuatan arteleri dan kavaleri tingkat dunia. Senjata pasukan yang dimiliki mulai dari senjata ringan Kalasnikof (AK 47), Bren AK, pistol Tokaref, sampai peluncur granat yang belum pernah kita miliki sebelumnya. Demikian juga telah diadakan pelatihan militer bagi personil ketiga angkatan di negara-negara blok sovyet dan kunjungan konsultan militer Rusia juga bagi ketiga angkatan. Semua kenyataan ini rupanya sukar dipahami secara arief oleh para pejabat Pemerintahan. Seyogyanya persiapan perang ini juga diimbangi dengan penkondisian sosial, politik dan ekonomi secara baik pula. Namun hal itu tidak segampang membalik tangan. Kondisi ekonomi nasional sedang merosot. Indonesia justru sedang menghadapi hiper-inflasi yang permanen (sekitar 100 % pertahun) mulai tahun 1961 sampai tahun 1964. Padahal dilihat dari sudut pandang dunia luar dalam negeri kita sedang hanyut pada keadaan radikalisme politik. Bagi kepentingan Amerika, hal ini rupanya bukan main-main. Melihat pihak militer yang amat tergantung pada blok Sovyet, dan pembangunan politik dalam negeri yang dikuasai PKI. Maka tidak ada pilihan lain. Amerika menekan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Sebagai negara kecil Belanda yang saat itu dipimpin Perdana menteri de Quai tidak punya pilihan lain. Pada bulan Februari 1962, Presiden Kennedy mengutus adiknya Jaksa Agung Robert Kennedy untuk bertindak sebagai penengah. Meskipun perundingan berjalan tidak terlalu mulus, pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda sepakat menyerahkan wilayah Irian Barat pada tanggal 1 Oktober 1962 kepada suatu pemerintahan sementara PBB yang selanjutnya akan menyerahkan kepada pihak Indonesia tanggal 1 Mei 1963. Dan seperti tertulis dalam sejarah, setelah melalui PEPERA, Irian Barat yang kini bernama PAPUA itu kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Tapi dibalik itu meskipun Soekarno telah mencapai cita-citanya, dalam negeri Indonesia bagai api dalam sekam. Pihak militer melihat PKI sebagai musuh, sebaliknya PKI melihat tentara sebagai seteru. Ketegangan berhasil diatasi Soekarno dengan membangun musuh imajiner baru yang namanya Neo Imperialisme, Neo Kolonialisme dan Neo Kapitalisme. Yang bentuk nyatanya digambarkan sedang bercokol tidak jauh dari Indonesia, yaitu apa yang disebutnya negara boneka Malaysia. Malaysia dan Singapura telah dimerdekakan Inggris sejak tahun 1957, tapi ada ganjalan Soekarno mengenai hal tersebut. Bukan saja karena merasa satu rumpun, tapi sesungguhnya cita-cita Indonesia Raya itu tak pernah padam.

Pada suatu hari ketika kembali dari Dalat (tanggal 13 Agustus 1945), setelah menghadap Marsekal Terauchi, dikota Taiping (Malaya Utara), Soekarno dan Hatta bertemu dengan sejumlah pemuda perwakilan rakyat Malaya. Ketuanya bernama Ibrahim Yakub, dan atas nama rakyat Malaya, mereka menginginkan bergabung dengan Republik Indonesia saat Proklamasi 17 Agustus 1945, Soekarno menjanjikannya. Belakngan demikian juga rakyat Kalimantan Utara pernah menyampaikan petisi yang sama ingin bergabung dengan Indonesia. Bagi Indonesia juga tidak terlalu bersih karena keerap campur tangan dalam negari Indonesia. Misalnya berkaitan dengan gerakan PRRI-Permesta, Malasia merupakan tempat transit kaum pemberontak. Mungkin saja ada dalam pikiran Soekarno saat itu, kalau peralatan militer yang menggunung yang tidak sempat dipakai saat Irian Barat, bisa dipergunakan untuk konfrontasi dengan Malasia. Tapi mimpi itu rupanya sukar diwujudkan, karena didalam negeri keadaan politik sudah kadung bagaikan hamil tua. Persaingan politik dua kubu PKI dan Angkatan darat tidak bisa menanti untuk didamaikan lagi. Tidak tahu bagaimana kejadiannya secara pasti karena sampai sekarangpun orang masih banyak menyebutnya sebagai misteri. 7 orang jenderal Angkatan darat kedapatan diculik dan dibunuh. Seperti apa yang disampaikan oleh yang empunya cerita…..PKI lah yang dianggap biang keladinya. Maka sejak tanggal 12 Maret 1966, stelah menerima SP 11 Maret (SUPERSEMAR) dari Soekarno, Jenderal Soeharto Men. Pangad pengganti Jenderal Yani (salah satu korban G30S) mengadakan pembersihan nasional dari anasir PKI dan onderbownya.

 

OK, sebelum menuju k PAPUA, kita bahas apa yang sudah di diskusikan di kelas!!!

Tina:

Data adalah sekumpulan informasi

Pillow adalah sebagai alas kapuk, alas tidur, alas duduk dan sandaran punggung yang di isi oleh kapuk dan di jahit dengan karung .

Jadi, data itu harus di ungkap kebenarannya dan di sulam bagaikan  bantal tapi jangan berfungsi hanya sebagai alas saja melainkan harus terus selalu di asah agar aksennya dan kontennya lebih menarik minat baca lainnya dan data tersebut harus di pastikan kebenarannya.  Jika kita ingin menjadi penulis yang handal maka carilah aksen yang unik dan konten yang menarik tetapi argument si penulis harus bisa di buktikan kebenarannya dan argument tersebut harus kuat.

Fatma:

Data adalah fondasi sumber informasi yang menjadi pedoman seorang penulis dalam mencari ceruk ceruk baru dalam menulis kita harus memunculkan ceruk-ceruk baru dan membongkar tembok di belakang yang artinya seorang penulis itu harus bisa mengungkap sesuatu yang orang lain tidak bisa menebaknya.

Pillow adalah suatu yang di gunakan untuk tidur tapi seseorang pun bisa tidur jika tidak memakai bantal.  Jadi pillow di sini yaitu jika kita tidak sudah mendapat sebuah informasi, kita harus mencari sumber sumber baru yang bisa memperkuat dan menyambungkan pendapat kita.  Jadi, pillow sebagai alas kita dalam mencari sebuah informasi.

Rosita:

DATA: Pusat informasi

Bantal tidak hanya untuk alas tidur, berarti itu hanya di simpan saja maksudnya data atau ilmu itu harus di kembangkan, di baca, di pahami dan tidak hanya untuk alas tidur.  Selain itu kita juga bisa mengambil sumber-sumber lain untuk mendapatkan informasi.

Jadi, jika mempunyai informasi ya harus di ungkap, tidak hanya untuk di simpan.

Iik :

Data sebagai acuan penting dari penulisan kita.  Dalam pacuan agar mengeratkan argument kita dan bisa mengambil pendapat orang lain.

 

Victoria, 1 Juli 1971

Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat, Seth Jafet Rumkorem (Brigadir-Jenderal) 3 Desember 1974.

Dalam upacara pembacaan proklamasi itu, Rumkorem didampingi oleh Jakob Prai sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima) TEPENAL Republik Papua Barat.

Era Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1 Juli 1971

Setelah proklamasi kemerdekaan ini terjadilah perpecahan di dalam tubuh OPM, khususnya antara Seth Jafet Roemkorem dengan Hendrik Jacob Prai yang berakibat perpecahan basis atau markas pertahanan mereka.  Organisasi perjuangan sayap militer juga terpecah menjadi Tentara Pembebasan Nasional (TPN) di bawah komando Seth Jafeth Roemkorem yang sering dijuluki sebagai kubu Markas Victoria (disingkat Marvic) dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN); dan Kubu Pembela Kebenaran (atau disingkat Markas Pemka) pimpinan Hendrick Jacob Prai dengan Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL).

TEPENAL kemudian membentuk beberapa Panglima Daerah dan bentukan KODAP (Komando Daerah Pertahanan) dan sampai saat ini masih eksis di rimbaraya New Guinea, yaitu antara lain KODAP III Nemangkawi untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak (Panglima Kelly Kwalik), KODAP II untuk kabupaten Jayawijaya (Panglima Mathias Wenda), KODAP V wilayah Papua Selatan (Panglima Bernardus Mawen); dan KODAP IV Paniai (Panglima Tadius Yogi).

Para panglima bentukan Jacob Hendrik Prai ini masih beroperasi sampai hari ini, sementara turunan dari Markas Victoria terbagi menjadi beberapa kubu seperti Hans Richard Joweni (di wilayah Sarmi) dan Melkias Awom (di Biak). Markas Victoria kemudian dikendalikan oleh Brig. Jend TPN Hans Bomay bersama Letnan Jenderal TPN Lukas Tabuni, bersama Rev. Jend. Mandin Maah Jikwa dan Chief Jend. Obarek B. Yikwa, yang telah meninggal dunia, dan diteruskan oleh General Tiben Pagawak, Lego Yikwa dan Danny Kogoya.     Kini (2014) Lego Yikwa dan Danny Kogoya telah meninggal dunia.

Sebelum penyerahan tongkat komando kepada General Mathias Wenda basis Markas Victoria (TPN) pimpinan Seth Jafet Roemkorem telah kosong karena friksi dan perang saudara antara kubu PEMKA dengan kubu Victoria. Capt. Mathias Wenda sebagai Komandan Operasi di era kepemimpinan Jacob Prai diperintahkan untuk mengamankan situasi lapangan, khususnya pucuk pimpinan komando Papua Merdeka yang mendua sehingga terjadi peperangan hebat antara kedua kubu di wilayah perbatasan West Papua - Papua New Guinea, tepatnya di kampung Wutung.

Penangkapan dan Pengasingan Pimpinan OPM oleh Pemerintah Papua New Guinea

Menanggapi pertikaian di dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka yang tidak sehat, maka pemerintah Papua New Guinea melangsungkan Operasi Penangkapan para kunci pecah-belah dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka. Hasilnya Jacob Prai, Seth Roemkorem dan Otto Ondawame ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bomana, Papua New Guinea, disusul beberapa komandan lapangan mereka seperti Alex Derey dan Geradus Tom (Komandan Mata Satu). Seth Roemkorem dan dua komandan lapangan ini minta suaka dan diterima menetap di Negeri Belanda. Sementara sang Komandan PEMKA Jacob Prai dan sekretarisnya Otto Ondawame memintakan suaka dan diterima oleh Pemerintah Sosialis Swedia waktu itu, dan sampai hari ini keduanya berkewarga-negaraan Swedia.

Skenario pemerintah PNG waktu itu kedua kubu diberi Surat Undangan secara terpisah tetapi pada waktu bersamaan. Isu Surat menyatakan perlu ada pertemuan antara pimpinan OPM dan pimpinan PNG untuk membicarakan bantuan PNG untuk Papua Merdeka. Untuk itu mereka diundang datang ke Kota untuk pembicaraan lebih lanjut.  Karena undangan dimaksud ditandatangani oleh pejabat resmi dengan kop surat yang resmi, maka tanpa diketahui baik Prai maupun Ondowame dan Roemkorem datang ke kota pada waktu bersamaan. Mereka kemudian ditangkap pada waktu bersamaan, dan dipenjarakan di penjara Bomana Papua New Guinea secara bersama-sama sambil menunggu mereka minta suaka.  Menyusul mereka juga ditangkap panglima lain, yaitu Alexander Derey dan Geradus Tom (sering dipanggil Komandan Mata Satu).  Keduanya kini berkewarga-negaraan Belanda dan aktiv berbicara atas nama OPM di pertemuan - pertemuan informal di antara orang Papua.  Sementara terjadi operasi sapu bersih di antara pejuang Papua Merdeka sendiri juga hadir Ottow Ondawame, seorang pemuda dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan Leo Wakerkwa dari Program Studi Bahasa Inggris FKIP Universitas Cenderawasih.  Kedua pemuda membantu Panglima PEMKA Jacob Prai.

Laurentz Dloga dan Tentara Revolusi West Papua

Di antara mereka juga hadir seorang tokoh perjuangan Papua Merdeka yang telah melakukan banyak pekerjaan yang cukup berarti bagi kemerdekaan West Papua, yaitu Laurentz Dloga (Logo).  Kehadiran dia memungkinkan terbentukan Tentara Revolusi West Papua, dan telah menjalin kerjasama dengan Negara-negara yang sudah merdeka, terutama Papua New Guinea.  Menteri perhubungan dan juga perdana Menteri Papua New Guinea waktu itu Iambeki Okuk (seorang Kepala Suku dari pegunungan Papua Timur, tepatnya Provinsi Goroka).  Keduanya dibantu oleh Gabriel Ramoy dan Powes Parkop yang waktu itu ialah mahasiswa.

NKRI bekerja extra keras dan mereka berhasil menghabisi nyawa dari Iambeki Okuk di Australia, membunuh Laurentz Dloga di Markas Victoria (oleh pasukannya sendiri) dan membenjarakan Powes Parkop (saat ini -2014- menjadi Gubernur DKI Port Moresby) dan Gabriel Ramoy (saat ini -2014- anggota parlemen di Provinsi Sandaun).

Ada yang menganggap penangkapan ini sebagai keberhasilan operasi intelijen NKRI, akan tetapi menurut PMNews peristiwa ini murni sebagai tanggapan PNG terhadap realitas friksi dan faksi yang ada di dalam perjuangan Papua Merdeka. Buktinya selang beberapa pekan setelah penangkapan mereka, maka Laurentz Dloga dan Mathias Wenda dipanggil dan diarahkan oleh pemerintah Papua New Guinea untuk merapihkan barisan pertahanan dan meneruskan perjuangan bangsa Papua di pulau New Guinea.

 

Papua New Guinea shares the island of New Guinea, world's second largest, with two Indonesian provinces (Photo credit: Wikipedia)

Pucuk Komando Jatuh ke Tangan Gen. TEPENAL Mathias Wenda

Tongkat Komando TEPENAL diserahkan oleh Jacob Prai kepada Matius Tabu (karena Jacob Prai ditangkap oleh polisi PNG waktu itu). Kemudian Matisu Tabu juga ditangkap oleh NKRI. Beberapa hari menjelang penangkapannya tongkat Komando diserahkan kepada BrigGend. TEPENAL Mathias Wenda.

Sebelum penyerahan tongkat komando telah diakukan penaikan pangkat dalam masa darurat untuk Gen. Mathias Wenda dari Brig.Gend menjadi General TEPENAL Mathias Wenda. Masa ini tongkat komando Revolusi West Papua ada dalam kondisi genting karena pertikaian di dalam tubuh Organisasi Papua Merdeka dan operasi dari pemerintah PNG serta operasi pengejaran dan penangkapan oleh ABRI NKRI.

Setelah tongkat Komando jatuh ke tangan Gen. TEPENAL Mathias Wenda, maka dilakukan rapat-rapat tingkat Perwira antara kubu Pemka dengan kubu Viktoria, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk menggabungkan kedua faksi ke dalam satu kubu bernama Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).

Sejak masa inilah nama TPN/OPM mulai santer dipakai. Sedangkan sebelumnya nama TEPENAL dan TPN dipakai secara terpisah, tidak digabungkan dengan penggunaan nama OPM.

General Mathias Wenda sebagai seorang Kepala Suku Besar dari Suku Walak di Lembah Baliem, maka perbedaan dan pembedaan antara organisasi perjuangan Papua Merdeka sayap militer dan sayap politik menjadi kabur. General Wenda menjalankan kepemimpinan ala Panglima Perang dalam suku-suku di pegunungan Tengah Papua.

Setelah puluhan tahun lamanya, dengan kemunculan pemuda dari Tanah Papua seperti Jonah Penggu (sering memanggil dirinya bermarga: Wenda) Amunggut Tabi dan disusul Benny Wenda, maka terjadi upaya-upaya pembenahan lebih lanjut. Diupayakan berkali-kali untuk harmonisasai dan konsolidasi hubungan kubu Pemka dan Victoria, tetapi usaha-usaha di rimba New Guinea tidak begitu sukses. Yang berhasil dan nampak ada hasilnya ialah pembentukan WPPRO (West Papua Peoples Representative Office) oleh Andy Ayamiseba (OPM Victoria) dan Otto Ondawame (OPM Pemka).

Kedua tokoh OPM (Ayamiseba dan Ondawame) terus membangun komunikasi dengan para gerilyawan di rimba New Guinea. Hasilnya para penglima dari kubu Pemka dan Viktoria berhasil menjumpai kedua pemimpin di Vanuatu mulai tahun 2003 sampai 2007 secara berturut-turut datang dan pergi secara bergantian. Dalam pada itu dibentuk-lah organisasi baru bernama WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) di mana para tokoh OPM kubu Victoria (Rex Rumakiek dan Andy Ayamiseba) dan OPM kubu PEMKA (Amungut Tabi, Benny Wenda dan Otto Ondawame) membangun komunikasi konstruktiv untuk menghapus dan menyembuhkan luka-luka tidak diharapkan yang pernah muncul dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka.

Akhirnya terbukti, Jend. TPN Hans Richard Joweni diangkat sebagai Ketua WPNCL dan Dr. John Otto Ondawame sebagai Sekretaris Jenderal. Perbedaan Pemka-Viktoria ternyata lebih berarti dan lebih berpengaruh di era kepemimpinan Prai-Roemkorem. Setelah Roemkorem meninggal dunia dan diteruskan oleh Ayamiseba, Rumakiek, dan Joweni serta Prai menjadi pensiun dari kegiatan politik Papua Merdeka dan diteruskan oleh Ondawame, Amunggut Tabi dan Benny Wenda tanpa ada bayangan atau pengaruh sedikitpun dari perpecahan yang pernah terjadi.

Perpecahan dan perang saudara yang pernah terjadi kini menjali sejarah pahit, tetapi tidak berpengaruh begitu besar terhadap generasi muda pejuang Papua Merdeka. Walaupun begitu para lawan politik dan musuh kebenaran tidak pernah tinggal diam.

Telah banyak kali NKRI berupaya menangkap dan memenjarakan dan juga membunuh khususnya Panglima Mathias Wenda, tetapi General Wenda dengan ketangkasannya telah meloloskan diri dari maut. Beberapa kali pernah dipenjarakan di Papua New Guinea dan diadili di sana, dengan tuduhan melakukan kegiatan illegal di Negara PNG. Akan tetapi dengan Hukum Adat sebagai seorang Kepala Suku ia berhasil membela diri, memupuskan harapan dan doa NKRI untuk merepatriasi Gen. Wenda ke Indonesia untuk dijatuhi hukum sesuai hukum colonial NKRI.

 

 

OK, kita kupas NKRI!!!

Forkorus: Papua Dianeksasi ke NKRI

SENTANI-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Papua yang kalah itu dikenal dengan nama Provinsi Irian Barat resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) masuk dalam provinsi ke 26. Dan hal sejarah ini terus diperingati dari tahun ke tahun oleh setiap generasi anak bangsa, termasuk juga yang akan dilakukan pada Minggu 1 Mei besok.

Namun bagi Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd sejarah tersebut harus diklarifikasi khususnya bagi anak bangsa Papua, karena masuknya Papua ke Indonesia bukan berintegrasi tetapi dianeksasi (penggabungan politik secara paksa) oleh Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu Forkorus menegaskan jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI maka pihaknya dan masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI. “Bagi kami orang Papua 1 Mei itu bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi kami memperingatinya sebagainya dengan hari Aneksasi bangsa Papua oleh Indonesia pada tahun 1963,” ujar Forkorus.

Dan untuk memperingatinya Forkorus mengatakan mungkin tidak dilakukan seremonial yang muluk-muluk tetapi Forkorus menghimbau kepada semua ‘bangsa Papua’ untuk bisa mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya agar diluruskan kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Tidak ada seremonial peringatan HUT Aneksasi yang muluk-muluk tapi saya himbau kepada semua bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua, untuk mengembalikan hak-hak Politinya,” ujar Forkorus.

Disinggung terkait sepak terjang DAP terkait perjuangan hak-hak Politik bangsa Papua Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau dan Internationa Parlemen West Papua, yang direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan bangsa Papua itu di luar Negeri.

 

Kesimpulan

Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidak puasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan social. Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan berma-sayarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Suharto dari kursi kepresidenan Namun, karena pemerintahan orde baru pimpinan Suharto dipandang tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Suharto diminta untuk mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang akan dating. Reformasi yang tidak terkontrol akan kehilangan arah, dan bahkan cenderung menyimpang dari norma-norma hukum. Dengan demikian, cita-cita reformasi yang telah banyak sekali menimbulkan korban, baik jiwa maupun harta akan gagal.  Untuk itu, kita sebagi pelajar Indonesia harus dan wajib penjaga kelangsungan reformasi agar berjalan sesuai dengan harapan para pahlawan reformasi yang gugur.

Anda secara pribadi akan mendukung Papua menjadi negara yang baru dipisahkan ? Mengapa ?

Menurut saya jika pemerintah mempertahankan papua, tentu nasionalisme sebagai alasanya.  Namun itu tidak di ikuti dengan kepedulian yang realistik, contohnya seperti perhatian akan masyarkatnya seperti memberikan kehidupan yang layak bagi mereka, pendidikan, fasilitas.  Itu adalah nasionalisme yang utuh yang di berikan pemerintah kepada papua sebagai dedikasi bangsa kepada isinya.  Namun nyatanya tidaklah seperti itu.  Nyatanya, mereka masih di sulitkan dalam menjalani hidup, jangankan berkembang, untuk bertahan hidup pun sulit, ditambah lagi dengan adanya konflik antara oposisi dan non oposisi yang menjadikan papua sebagai daerah yang jauh dari kata aman.  Mereka menyerukan ingin lepas dari NKRI, tetapi pemerintah menarik mereka untuk tetap berkebangsaan satu yaitu Indonesia.  Namun setelahnya, mereka bersatu kembali tidaklah lagi terlihat rasa peduli mereka terhadap papua, agresif di saat ada yang mau memisahkan diri tetapi pasif di saat semuanya kembali stabil.  Bahkan mereka seakan terlupakan, semakin tenggelam ke dasar keputusasaan.  Belum lagi di tambah berita freeport  yang semakin menyedihkan dari waktu ke waktu, para koboi amerika semakin gesit memacu kuda - kuda pengeruk gunung emas esberg, dan hanya kertas laporan 1% saja, yang bahkan bukanlah sebuah bentuk terima kasih.   Namun ini adalah sebuah penghinaan.  Sudah cukup bagi mereka penderitaan ini, jika pemerintah ingin mempertahankan papua, maka beri mereka bukti (fasilitas, pendidikan, kesehatan), jika di pertertahankan hanya untuk dilupakan, menurut saya lebih baik biarkan mereka keluar dari NKRI.

Satu lagi, memang benar kata Mr. Lala: Jika kita akan pergi k Malaysia dengan tidak membawa pasport, di bandara sudak di tolak dan penerbangan pun GAGAL.  Jangankan ke Malaysia, masuk account Facebook saja, jika tidak ada pasport nya, itu tidak akan masuk atau tidak berhasil.