Class Review 8

Peeling in Depth the History of Papua

Waktu bergulir tanpa ku sadari dan selalu memutari duniaku.  Waktu istirahat telah selesai, dan sekarang saya lalui hari-hari saya dengan bergeluput di dunia yang berbeda yaitu “dunia dalam kertas.”  Ketika tugas telah menghampiriku kembali, aku pun merasa waktu akan kupergunakan dengan sebaik-baiknya.  Seminggu yang lalu, telah merefresh otak, memanjakan diri, dan menenangkan hati.  Bayangan semu yang kian menghampiriku, kini bayangan itu menjadi nyata.  Tapi dengan adanya tugas, saya pun beruntung karena saya bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. 

Awan putih yang kian menertawakanku saat aku sedang berdiri tegak ditengah-tengah dunia.  Mereka pun melihat saya dengan senyuman, itu semua membuat saya semakin yakin dan berpikir positif bahwa saya pasti bisa.  Mereka semakin memperhatikan langkah-langkahku saat aku berjalan dijalan yang penuh dengan lubang.  Tetapi di ujung jalan berlubang itu terdapat tempat yang sangat indah dimana bukan sembarang orang yang bisa mencapai ketempat itu.  Apakah aku bisa melewatinya?  Itu adalah sebuah perjuanganku dalam melewati sebuah rintangan. 

Bulan purnama yang menghiasi langit, membuat ku terkesima melihatnya.  Disitulah saya memulai bergeluput dalam dunia yang berbeda yaitu “dunia dalam kertas”.  Dunia dalam kertas sangatlah penting.  Karena dalam dunia dalam kertas itu terdapat banyak pengetahuan.  Pengetahuan itu bisa kita gali dengan hal positif.  Saya pun selalu bersahabat dengan dunia dalam kertas.  Dengan semangat yang berkobar dan daya tahan tubuh yang tahan banting, saya memulai mengerjakan tugas writing yang dalam pembahasannya sangat dalam dan lebih menjalur kearah history.  Kenapa kita perlu mempelajari history?  Karena sejarah adalah kejadian pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang.  Dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang “west papua”.

            Saya akan membahas slide Mr Lala trelebih dahulu.

What I saw in the first half of the season

·         Aku pasti habis dalam arti yang sangat literal, tetapi
Tampaknya ada kemajuan di dekatnya

·         Sulit untuk melihat karya-karya berkualitas tinggi konstan yang dihasilkan oleh mahasiswa saya

·         Bila ada (terlalu) banyak siswa melanggar aturan dalam pengajuan kertas, saya benar-benar kecewa

·         Saya tidak mentolerir kesalahan / kesalahan / kebodohan kecil!

·         Mempromosikan penulis multibahasa (dan pembaca) adalah pekerjaan yang nyata!
Bergerak di L1-L2 kontinum adalah perjalanan yang nyata!

What I expect in the second half of the season

·         Apa yang saya harapkan di paruh kedua musim ini

·         Kerangka kerja yang lebih baik dari kata suci "SIKAP"

Pembacaan konstan pengalaman (ekstensif dan intensif)

·         Sebuah diskusi terus-menerus dengan mitra terbaik

·         Sebuah doa konstan setiap detik!

·         Sebuah pertemuan yang konstan di luar kelas

·         FOKUS konstan adalah suatu keharusan!

·         KOMITMEN konstan adalah suatu keharusan!

·         Sebuah KETEKUNAN konstan adalah suatu keharusan!

·         Sebuah  KERJASAMA dan KERJASAMA adalah suatu keharusan!

Inilah kerjasam kelompok saya dalam kelas yaitu tentang “Don’t Use Your Data as a pillow” penelitinya bernama “S. Eben Kirksey”.

Tina: Data adalah sekumpulan informasi.  Pillow adalah sebagai alas kapuk, alas tidur, alas duduk dan sandaran punggung yang di isi oleh kapuk dan di jahit dengan karung .

Jadi, data itu harus di ungkap kebenarannya dan di sulam bagaikan  bantal tapi jangan berfungsi hanya sebagai alas saja melainkan harus terus selalu di asah agar aksennya dan kontennya lebih menarik minat baca lainnya dan data tersebut harus di pastikan kebenarannya.  Jika kita ingin menjadi penulis yang handal maka carilah aksen yang unik dan konten yang menarik tetapi argument si penulis harus bisa di buktikan kebenarannya dan argument tersebut harus kuat.

Fatma: Data adalah fondasi sumber informasi yang menjadi pedoman seorang penulis dalam mencari ceruk ceruk baru dalam menulis kita harus memunculkan ceruk-ceruk baru dan membongkar tembok di belakang yang artinya seorang penulis itu harus bisa mengungkap sesuatu yang orang lain tidak bisa menebaknya. Pillow adalah suatu yang di gunakan untuk tidur tapi seseorang pun bisa tidur jika tidak memakai bantal.  Jadi pillow di sini yaitu jika kita tidak sudah mendapat sebuah informasi, kita harus mencari sumber sumber baru yang bisa memperkuat dan menyambungkan pendapat kita.  Jadi, pillow sebagai alas kita dalam mencari sebuah informasi.

Rosita:  Bantal tidak hanya untuk alas tidur, berarti itu hanya di simpan saja maksudnya data atau ilmu itu harus di kembangkan, di baca, di fahami hanya untuk alas tidur.  Selain itu kita juga bisa mengambil sumber-sumber lain.

Iik: Data sebagai acuan penting dari penulisan kita.  Dalam pacuan agar mengeratkan argument kita dan bisa mengambil pendapat orang lain.

Dalam paragraph pertama kalimat pertama, saya meyimpulkan bahwa pesta kecil tersebut diartikan sebagai fondasi Eben untuk meneliti Papua Brat.  Sedangkan semua makanan itu adalah poin-poin terpenting ataupun referensi, bisa dikatakan juga sebagai bum-bumbu karena seorang penulis bagaikan seorang chef.  Harus bisa memperbanyak bumbu-bumbu dan mempunyai resep jitu yang semua orang tidak bisa memilikinya.  Begitu pula dengan seorang penulis, harus mempunyai bahan-bahan yang banyak dalam menulis dan bahan tersebut bisa menguatkan argument penulis.  Seorang penulis juga harus bisa menerobos pintu belakang, artinya harus mengungkap fakta yang membuat pembaca tidak pernah bayangkan.  Ini sebuah pertanyaan yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini.

·         Apa Papua Barat? Dan di mana lokasinya?

·         Perbedaan apa yang dapat Anda melihat antara PAPUA dan IRIAN JAYA?

·         Pada tahun berapa tanah yang disebut Papua diintegrasikan ke dalam NKRI?

·         Apa Trikora?

·         Apa peran Soekarno dalam integrasi Papua ke dalam NKRI?

·         Apa kolonial Belanda dilakukan di Papua?

·         Apa peran dari AS-PBB dan negara-negara tetangga kita dalam konflik Papua?

·         Apakah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan siapa yang membiayai mereka?

·         Anda secara pribadi akan mendukung Papua menjadi negara yang baru dipisahkan? Mengapa?

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi di mana bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat.

Papua Barat (sebelumnya Irian Jaya Barat disingkat Irjabar) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Wilayah provinsi ini mencakup kawasan kepala burung pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Di sebelah utara, provinsi ini dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan provinsi Maluku Utara dan provinsi Maluku, bagian timur dibatasi oleh Teluk Cenderawasih, selatan dengan Laut Seram dan tenggara berbatasan dengan provinsi Papua. Batas Papua Barat hampir sama dengan batas Afdeling ("bagian") West Nieuw-Guinea ("Guinea Baru Barat") di masa Hindia Belanda.

Orang Papua meminta nama Irian diganti dengan Papua karena sudah di plesetin oleh pemerintah Orba.  Dosa rezim Orba terhadap orang Irian Barat selama lebih dari 30 tahun itu selain pembantaian, pemerkosaan, pembakaran rumah tinggal dan rumah ibadah, dan berbagai kejahatan fisik lainnya itu masih termasuk juga kejahatan rohani yaitu pengrusakan nilai-nilai kebudayaan dan penyebaran disinformasi dan ignoransi.

Apakah Irian Barat termasuk wilayah Indonesia ?

Jawabannya adalah ya!

Karena apabila ditinjau dari segi politis, bahwa berdasarkan perjanjian international 1896 yang diperjuangkan oleh Prof. Van Vollen Houven (pakar hukum adat Indonesia) di sepakati bahwa ”Indonesia” adalah bekas Hindia Belanda. Sedangkan Irian Barat walaupun dikatakan oleh Belanda secara kesukuan berbeda dengan bangsa Indonesia, tetapi secara sah merupakan wilayah Hindia Belanda.

Apabila ditinjau dari segi antropologi, bahwa bangsa Indonesia yang asli adalah Homo Wajakensis dan Homo Soloensis yang mempunyai ciri-ciri: kulit hitam, rambut keriting (ras austromelanesoid) yang merupakan ciri ciri suku bangsa Aborigin (Australia) dan ras negroid (Papua).

Apabila ditinjau dari segi sejarah , bahwa Konferensi Meja Bundar yang dilakukan untuk mengatur penyerahan kedaulatan Indonesia diwarnai dengan usaha licik Belanda yang ingin terus mempertahankan Irian Barat (New Guinea) dengan alasan kesukuan. Akhirnya KMB memutuskan penyelesaian Irian Barat akan ditentukan dalam masa satu tahun setelah penyerahan kedaulatan melalui perundingan antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Benarkah alasan Belanda mempertahankan Irian Barat karena masalah kesukuan ?Ternyata bukan ! Alasan sebenarnya adalah bahwa pada saat itu Belanda sedang mengadakan eksplorasi / penelitian sumber daya alam di Irian dan berhasil menemukan fakta bahwa di Irian Barat terdapat tambang emas dan uranium terbesar di dunia (sekarang dinamakan Freeport yang merupakan perusahaan asing milik Belanda ) yang tidak akan habis di gali selama 100 tahun.

Belanda tetap mempertahankan Irian Barat sebagai jajahannya, dan memasukan wilayah Irian Barat ke dalam Konstitusi nya pada tanggal 19 Pebruari 1952. Dengan demikian Belanda sendiri telah melanggar isi Round Table Conference yang telah disepakati dengan RIS.

Tri Komando Rakyat (TRIKORA)

Dalam pidatonya ”Membangun Dunia Kembali” di forum PBB tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berujar, ”......Kami telah mengadakan perundingan-perundingan bilateral......harapan lenyap, kesadaran hilang, bahkan toleransi pu n mencapai batasnya. Semuanya itu telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami.”

Tindakan konfrontasi politik dan ekonomi yang dilancarkan Indonesia ternyata belum mampu memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Pada bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua, bahkan dalam Sidang umum PBB September 1961, Belanda mengumumkan berdirinya Negara Papua. Untuk mempertegas keberadaan Negara Papua, Belanda mendatangkan kapal induk ”Karel Doorman” ke Irian Barat.  Terdesak oleh persiapan perang Indonesia itu, Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB XVI tahun 1961 mengajukan usulan dekolonisasi di Irian Barat, yang dikenal dengan ”Rencana Luns”.

Menanggapi rencana licik Belanda tersebut, pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumumkan TRIKORA dalam rapat raksasa di alun alun utara Yogyakarta, yang isinya :

1. Gagalkan berdirinya negara Boneka Papua bentukan Belanda

2. Kibarkan sang Merah Putih di irtian Jaya tanah air Indonesia

3. Bersiap melaksanakan mobilisasi umum

Peran Soekarno dalam Integrasi atau Membela Papua

Konflik Papua adalah konflik di Provinsi Papua di Indonesia, diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia.  Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Sebab jika itu dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dari dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari papua dan tidak jadi mengambil, merebut, dan menjajah Papua lalu Papua diserahkan " kembali " ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PERPERA).  Lewat PERPERA tahun 1969, rakyat Papua memilih " tetap " dalam lingkungan Republik Indonesia.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi adat didirikan pada tahun 1965 untuk mempromosikan penentuan nasib sendiri dan pemisahan diri Papua dari Republik Indonesia.  Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam mendukung tujuan OPM adalah dilarang kegiatan di Indonesia, yang dapat dikenakan biaya dari "Makar" (pengkhianatan).  Sejak awal berdirinya OPM telah mencoba dialog diplomatik, melakukan upacara bendera (ilegal menurut hukum Indonesia), dan tindakan militan dilakukan sebagai bagian dari Konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan Bendera Bintang Kejora dan simbol lainnya.  Kesatuan Papua yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada bulan Mei 1963 dengan Perjanjian New York.  Badan Intelijen Negara (BIN) mulai menelusuri meningkatnya eskalasi konflik di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Lembaga telik sandi itu akan menelusuri dugaan masuknya dana dari pihak asing dalam pembiayaan berbagai aksi kekerasan yang menewaskan belasan warga tersebut.

Para pendukung organisasi menuduh orang-orang Papua tidak memiliki hubungan etnis, budaya atau geografis dengan Indonesia, bahwa mereka adalah orang-orang kolonial di bawah Resolusi PBB 1541 dan bahwa mereka berhak ketentuan Resolusi PBB 1514. Menurut pendukung OPM, pemerintah Indonesia di Papua adalah pendudukan militer.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa wilayah tersebut memilih untuk dimasukkan ke dalam Republik Indonesia dengan referendum yang dikenal sebagai Tindakan Pemilihan Bebas pada tahun 1969. Pernyataan ini ditolak oleh para pendukung organisasi yang menuduh Tindakan Pemilihan Bebas tidak sukarela dan tidak mewakili populasi. 

Peran dari AS-PBB dan negara-negara tetangga kita dalam konflik Papua

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia.  Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.^[3] Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.  Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)^.

Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana.  Organisasi ini memiliki enam organ utama: Majelis Umum (majelis musyawarah utama), Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan), Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan), Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB), Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif).

Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.

Sejarah Papua Masuk NKRI Sudah Benar

Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar sehingga tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi.  Hal tersebut diungkapkan Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee di Jayapura, menanggapi sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam.  Ramses menegaskan, ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua.

“Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda,” ujarnya.  Lebih lanjut dijelaskannya, fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.  “Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu,” ujar Ramses.

Adapun mengenai pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, Ramses tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut.  Menurutnya, hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga seharusnya disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Papua.

Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB.  Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan “New York Agreement” untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu.  Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.  Nicolaas Jouwe Tidak ada satu hakim di dunia ini yang bisa mengalahkan Indonesia tentang masalah integrasi Papua ke dalam NKRI. Indonesia benar soal Papua namun PBB saja yang main kotor,” ujar Nicholas.

Berita terbaru tentang “SBY Setuju Papua Merdeka Pasca Pilpres 2014?”

Herman Dogopia, belum lahir ketika seluruh wilayah Papua dan Papua Barat dijajah Belanda hingga t1963. Tetapi dari ceritera orangtua dan kakeknya, Belanda bukanlah bangsa penjajah bagi rakyat Papua,

Mengapa? Karena Belanda, dalam memperlakukan rakyat Papua selalu melakukan pendekatan dengan cara kasih dan persaudaraan.  Belanda, di dalam membangun Irian Barat - nama seluruh Papua ketika itu, melakukan dengan perencanaan jelas. Setiap kota memiliki peruntukan. Ada kota pendidikan, kota dagang, kota wisata, kota budaya, dan kota pemerintahan.  Dan yang mengesankan, ratusan tahun Belanda menjajah Papua. selama itu tak satu pun peluru yang mereka gunakan untuk membunuh rakyat Papua. Pelanggaran HAM oleh Belanda hanyalah karena penjajah itu tidak mempersiapkan atau mengizinkan wilayah itu menjadi negara merdeka.

Pelanggaran HAM memang belum menjadi sebuah istilah populer di era Belanda. Namun menghadapi rakyat Papua yang melakukan pelanggaran hukum yang ditetapkan pemerintah Belanda, selalu diselesaikan melalui hukum.  Konkritnya walaupun ada rakyat yang melakukan pelanggaran, seberat apapun kategori pelanggarannya, solusi hukum tidak dengan eksekusi mati.  Ketika Herman masih berbentuk seorang anak "ingusan" baru mulai belajar abjad dan bahasa Indonesia, ia mengalami periode – yang orangtua dan kakeknya melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.

Pada 1969, ketika Papua baru enam tahun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sejumlah laki-laki rakyat Papua masuk ke hutan. Mereka tidak puas dan mempertanyakan manfaat dari Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dibentuk oleh PBB dan hasilnya menguntungkan Indonesia.  Menghadapi 'pemberontakan' itu, TNI yang dipimpin Brigjen Sarwo Eddhie Wibowo (kini almarhum), menerjunkan pasukan TNI ke sejumlah tempat yang menentang Pepera.  Yang mengesankan sehingga tak bisa dilupakan Herman Dogopio, anak buah almarhum Sarwo Eddhie itu, tidak pernah bertindak kasar apalagi membunuh sekalipun yang mereka temui orang Papua yang membenci Indonesia.

Keadaannya sangat berbeda dengan situasi saat ini. Tak ada lagi pendekatan seperti yang dilakukan oleh Belanda maupun pasukan anak buah Sarwo Eddhie. Jenderal almarhum ini, merupakan mertua dari Presiden RI periode 2004-2014.  Perubahan 180 derajat tersebut, kini semakin membuat rakyat Papua ingin cepat-cepat lepas dari NKRI.  Selama 50 tahun rakyat Papua menjadi bagian dari jutaan penduduk Indonesia, sudah tak terhitung nyawa anak Papua yang melayang akibat pembunuhan oleh eksekutor Indonesia yang nota bene merupakan bangsanya sendiri.

Anak bangsa dibunuh oleh bangsa sendiri.

"Hampir tak satu persoalan yang tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, termasuk pembunuhan. Sehinga menjadi pertanyaan di kalangan kami, apa arti kemerdekaan dalam bingkai NKRI", keluh Herman Dogopia, anggota Kaukus Papua.  Perbincangan dipicu oleh adanya perkembangan politik terbaru yang kental dengan keinginan memisahkan Papua dari NKRI.

OPM (Organisasi Papua Merdeka) pertengahan April lalu mendapat izin dari pemerintah kota Oxford di Inggeris untuk memiliki perwakilannya di kota tersebut. Pembukaan kantor perwakilan itu secara de facto merupakan pengakuan Inggris atas OPM.  Menurut Herman, Kaukus Papua langsung mersepons dan mengundang pejabat terkait untuk membahas masa depan Papua dalam bingkai NKRI. Tetapi hasil pembicaraan atau diskusi dengan Kaukus Papua, tidak sama dengan penerapannya di lapangan .  Herman, ataupun para anggota Kaukus, yakin sekalipun secara diplomatis Inggeris selalu menyatakan tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Tetapi, menurut dia Inggris bahkan negara manapun yang memahami perlakuan Indonesia atas rakyat Papua akan selalu berpihak kepada gerakan anti Indonesia. Herman yang sehari-hari bekerja di Jakarta bahkan sudah menjadi anggota salah satu partai peserta Pemilu 2014 tanpa ragu menegaskan dengan agresifitas OPM, kemerdekaan Papua, terpisah dari NKRI tinggal soal waktu. Kemerdekaan itu sudah ditunggu sebab pada hakekatnya seluruh rakyat Papua saat ini sudah menjadi pendukung OPM.

Sejujurnya, tutur Herman Dogopio, gerakan apapun yang dilakukan pentolan OPM saat ini dan ke depan, akan selalu didukung secara oleh semua rakyat Papua. Banyak yang diam-diam, tetapi seperti pepatah tua, diam itu emas (silent is golden). Begitulah sejatinya sikap masyarakat Papua dewasa ini.  "Saya berani bertaruh, sekalipun dia pejabat, mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah Jakarta, tetapi darah dan jantung mereka sudah berubah menjadi anggota atau pendukung OPM", katanya.  Alasannya sangat sederhana. Pemerintah Indonesia yang mengendalikan Papua secara remote dari Jakarta, tidak pernah mau melakukan dialog sehingga tidak paham atas keadaan sebenarnya. Ia selalu terkenang dengan almarhum Gus Dur. Presiden ke-4 RI itu, bersedia membuka dialog dengan  pemimpin OPM, termasuk merubah nama daerah itu dari Irian Jaya menjadi Papua.

Pertanyaan yang membayangi masyarakat Papua, mengapa dengan GAM (di Aceh) pemerintah bersedia membuka dialog, tapi dengan OPM, tidak bersedia?  Herman mengakui eskalasi atas keinginan untuk merdeka sempat meredup. Tapi kemudian membara lagi setelah pemimpin OPM, Theys Eluay dibunuh atau terbunuh. Pada 11 Nopember 2001 ia ditemukan tewas di dalam mobilnya yang berada di luar kota Jayapura.  Keinginan menjadi merdeka, semakin membara terutama dipicu oleh pernyataan Presiden SBY tahun lalu.

Menurut Herman, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Papua bahwa Presiden SBY tidak mau berdialog lagi dengan rakyat Papua. Entah apa alasannya tapi yang pasti SBY sendiri sudah menyatakan setuju Papua merdeka.  Syaratnya: nanti setelah SBY tidak lagi menjadi Presiden RI pemerintahannya.  "Kalian boleh merdeka, asalkan jangan di era pemerintahan saya", kata Herman mengutip pernyataan Presiden SBY ketika bertemu dengan para pemimpin agama dari Papua, 11 Desember 2011.  Pernyataan yang tidak disampaikan kepada media itu kemudian secara berantai diceritakan oleh para pemimpin gereja Papua yang menemui SBY di Cikeas di ujung tahun 2011 tersebut.  Pernyataan Presiden SBY cukup mengejutkan sekalipun ada di antara tokoh Papua masih bertanya-tanya, apakah SBY tidak sedang salah ucap.

Herman juga termasuk yang mempertanyakan kebijakan Presiden SBY yang membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang dipimpin pensiunan jenderal Bambang Darmono (bukan Darsono - red).  "Apa tugas dan tujuannya kalau UP4B tidak diberikan dana operasi dan personel yang memadai?" bertanya Herman.  Herman juga heran, mengapa pemimpin UP4B tetap diam seribu bahasa? Apakah unit kerja itu memang dibentuk hanya untuk menampung sahabat Presiden SBY agar punya status dan kegiatan?  Dengan fakta di atas - sebagai anggota Kaukus Papua, Herman berkesimpulan bahwa persoalan Papua dalam NKRI saat ini memang sengaja dibiarkan oleh rezim Yudhoyono.  Ia masih bisa tersenyum sekalipun dengan senyum kecut, sebab berbagai masalah yang dibiarkan oleh rezim saat ini, ternyata bukan hanya persoalan Papua.

Papua adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya yaitu tambang emas, yang telah diprediksi bahwa jika digali selama 100 tahaun tidak akan habis.  Maka dari itu Belanda menjajah Papua karena Belanda sedang mengadakan eksplorasi / penelitian sumber daya alam di Irian dan belanda pun akan membentuk Negara Papua Barat terlepas dari Indonesia.   Kejadian itu dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet.  Belandapun ketakutan dan menyerahkan masalah ini pada PBB.  Belanda mengambil sikap untuk tidak menjajah Papua lalu Papua diserahkan " kembali " ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PERPERA). sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam.  Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.